Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Isu Capres Boneka Tak Berhasil Jatuhkan Jokowi

Kompas.com - 04/04/2014, 10:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi menilai isu "calon presiden boneka" tidak berhasil mengurangi dukungan publik pada bakal capres dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi). Penilaian itu merujuk pada survei yang dilakukan pada medio Februari-Maret 2014.

Burhanudin menjelaskan, sebanyak 82 persen responden survei menyatakan, penetapan Jokowi sebagai bakal capres oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri merupakan keputusan politik yang biasa terjadi. Penetapan itu juga dipercaya tak ada kaitannya dengan isu bahwa Jokowi akan mudah dipengaruhi oleh Megawati jika terpilih menjadi presiden nanti.

"Penetapan Jokowi dianggap hal yang biasa. Jadi, kalau mau menggoreng isu capres boneka, itu tidak berhasil menjatuhkan Jokowi," kata Burhanudin saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Jumat (4/4/2014).

Dari seluruh responden, kata Burhanudin, hanya 15 persen yang menyatakan bahwa Jokowi akan menjadi pemimpin boneka yang mudah dikendalikan. Sementara responden sisanya tidak memberikan jawaban.

Indikator Politik memasukkan isu capres boneka ke dalam survei karena isu itu sempat menyedot perhatian publik. Sejumlah elite partai lain menilai Jokowi hanya boneka Megawati. Penilaian tersebut dibantah oleh PDI-P. Penetapan Jokowi sebagai bakal capres disebut telah melalui proses panjang dan mempertimbangkan tingginya dorongan publik.

Survei ini dilakukan dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang yang tersebar di berbagai wilayah dan telah memiliki hak memilih dalam pemilu. Metodologi survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Quality control pada hasil survei dilakukan secara random pada 20 persen responden. Indikator Politik mengaku melakukan survei bekerja sama dengan salah satu media nasional yang menjadi penyokong dananya. Jumlah dana yang digelontorkan untuk survei ini tidak disebutkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Nasional
Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Nasional
Meski Urus 'Stunting', BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Nasional
Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Nasional
Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Nasional
26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Nasional
Pimpinan Komisi X DPR Setuju 'Study Tour' Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya 'Healing'

Pimpinan Komisi X DPR Setuju "Study Tour" Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya "Healing"

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com