Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Targetkan Sengketa Pemilu Selesai 4 April

Kompas.com - 02/04/2014, 18:34 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum menargetkan seluruh gugatan sengketa dari partai politik (parpol) dan calon angota legislatif DPD yang didiskualifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai pada Jumat (4/4/2014) mendatang. Padahal, tahapan kampanye hanya sampai Sabtu (5/4/2014).

"Mudah-mudahan pada 4 April nanti semua keputusan sudah bisa dikeluarkan oleh Bawaslu, sehingga tidak menghambat peserta dan penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD," ujar Ketua Bawaslu Muhammad, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2014).

Ia mengatakan, keputusan Bawaslu terkait sengketa pemilu bersifat final dan mengikat. Karenanya, kata dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu sesuai keputusan tersebut.

"Jika pemohon diputuskan memenuhi syarat, maka KPU wajib mengembalikan hak pemohon itu," kata dia.

Hingga Selasa (1/4/2014), Bawaslu telah mengabulkan gugatan tiga parpol dan 13 caleg DPD yang keikutsertaannya dalam pemilu dicoret KPU karena terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye. Ketiga parpol tersebut adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Adapun, sengketa yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN), berakhir dengan kesepakatan damai dengan KPU saat proses penyelesaian sengketa di Bawaslu. Minggu (16/3/2014) lalu, KPU mendiskualifikasi sembilan parpol di tingkat kepengurusan 25 kabupaten-kota dan 35 caleg DPD di 15 dapil provinsi, karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye. Pencabutan keikutsertaan itu disebabkan mereka tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif untuk menyerahkan laporan keuangan dana kampanye.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com