Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat Bagi-Bagi Uang, Bawaslu Diminta Ambil Tindakan

Kompas.com - 02/04/2014, 07:29 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemiluhan Umum (Bawaslu) diminta melakukan praktik bagi-bagi uang dalam kampanye Partai Demokrat di Palembang, Sumatera Selatan. Apalagi, praktik bagi-bagi uang itu terjadi dan terdokumentasi sehingga tak ada alasan bagi Bawaslu untuk tak melakukan tindakan.

"Dengan kasat mata. Tentunya itu pelanggaran. Apalagi dibagi-bagi di tempat umum. Bawaslu harus bertindak," kata Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Ja'far, saat dihubungi Selasa (1/4/2014) malam.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eriko Sotarduga juga berpendapat sama. Baginya, kasus bagi-bagi uang di kampanye Demokrat hanya dapat ditangani oleh Bawaslu sebagai pihak yang paling berwenang. "Saya rasa lebih tepat Bawaslu yang menjawab, karena ini menjadi ranah dan aturannya ada di Bawaslu," ungkapnya.

Seperti diberitakan, bagi-bagi uang dilakukan oleh dua orang pada kampanye Partai Demokrat di samping Sungai Musi, Palembang, Selasa (1/4/2014). Pantauan di lapangan, empat orang berada di tepi lokasi kampanye di dekat pagar pembatas antara penonton dan panggung untuk wartawan meliput.

Dua orang di antaranya berjaket Partai Demokrat, satu perempuan dan satu laki-laki. Adapun dua orang lain adalah perempuan mengenakan seragam biru dan kaus Partai Demokrat. Seorang perempuan yang memakai jaket Demokrat tampak membawa segepok uang dengan nominal Rp 100.000. Sebelumnya, perempuan ini telihat sudah membagi-bagikan kepada massa yang hadir pada kampanye Partai Demokrat.

Peristiwa lain yang tertangkap kamera wartawan adalah saat seorang laki-laki berjaket Partai Demokrat dikerumuni simpatisan dan kader partai itu di tengah acara. Massa tampak heboh karena laki-laki itu membawa uang. Satu per satu simpatisan mendapatkan uang yang diambil dari kantong orang tersebut.

Ketika peristiwa ini terjadi, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, tengah berorasi selama 30 menit. Dalam orasinya, SBY menyinggung sejumlah pencapaian pemerintah selama ini. Ia juga mengingatkan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 9 April 2014.

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul menepis ada simpatisan Demokrat yang membagikan uang dalam kampanye. Menurut dia, pelaku adalah penyusup yang sengaja datang untuk membuat kacau kampanye Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com