Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh Migran Malas "Nyoblos" karena Pemilu Tak Bawa Perubahan

Kompas.com - 01/04/2014, 20:44 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruh migran Indonesia di Hong Kong menilai rendahnya partisipasi warga negara Indonesia (WNI) di Hong Kong dalam Pemilu Legislatif 2014, Minggu (30/3/02014), disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh panitia pemilihan luar negeri (PPLN) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Selain itu, buruh migran juga menganggap pemilu tidak banyak membawa dampak positif bagi mereka.

"Sosialisasi masih kurang. Pendataan KJRI juga tidak maksimal," ujar Fera Nuraini, buruh migran Indonesia di Hong Kong, melalui surat elektronik yang diterima wartawan, Selasa (1/4/2014).

Ia mengatakan, sebagian besar buruh migran masih tidak peduli terhadap partai politik dan calon anggota legislatif (caleg). Menurutnya, kebanyakan buruh migran tidak percaya pemilu bisa membawa perubahan baik.

Selain itu, beberapa buruh migran enggan datang ke Lapangan Victoria Park yang merupakan lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Selain karena jaraknya jauh, kata Fera, buruh migran juga malas melowongkan waktu liburnya untuk kegiatan yang dinilai tidak akan begitu membawa manfaat.

Fera menilai, upaya dari pihak KJRI juga belum maksimal, terutama terkait pendataan pemilih. Hal itu dibuktikan dari 7.000 orang yang menggunakan suaranya di TPS, 4.000 di antaranya tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN). Oleh karenanya, Fera berharap pada pemilihan presiden nanti dapat dilakukan pendataan DPTLN ulang.

Buruh migran juga menginginkan agar mereka diberi kesempatan pada waktu yang sama untuk menggunakan hak pilihnya meski tidak terdaftar dalam DPTLN. Dengan begitu, pemilih tidak perlu menunggu hingga pukul 15.00-17.00 untuk bisa mencoblos.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com