Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Diminta Responsif Tindak Politik Uang

Kompas.com - 27/03/2014, 18:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Agun Gunanjar meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak tinggal diam terhadap praktik politik uang di berbagai daerah menjelang pemilu. Menurut Agun, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) saat ini tak memiliki keberanian untuk menindak pelanggaran yang terjadi di depan mata. 

"Saya saksikan sendiri di daerah Cimahi, praktik ini sudah terjadi. Dari hasil pantauan saya di lapangan, hal serupa juga terjadi dari Aceh sampai Papua," ujar Agun saat dihubungi, Kamis (27/3/2014).

Modus yang digunakan, kata Agun, adalah dengan menggunakan orang lain yang bukan tim sukses dan menyebarkan amplop berisi uang senilai Rp 20.000-Rp 30.000.

"Padahal, caleg-calegnya tidak turun ke lapangan," ujarnya.

Ia pun mempertanyakan Panwaslu yang seolah tutup mata akan praktik ini. Menurutnya, Panwaslu berdalih bahwa oknum yang menyebarkan uang bukan bagian dari tim sukses.

"Saya sudah minta Bawaslu untuk turun. Coret saja calegnya langsung dari daftar. Ini sudah masif dan uang miliaran banyak yang beredar. Bawaslu harus bersikap," kata politisi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, KPK mengimbau peserta pemilihan umum untuk tidak menggunakan cara-cara kotor seperti politik uang dalam meraih suara. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, pihaknya akan melakukan program pengawasan atas kemungkinan terjadinya praktik tersebut.

"Program pengawasan gratifikasi dan kerja sama dengan LSM pemantau pemilu serta kontrol potensi keuangan peserta pemilu," kata Bambang pekan lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com