Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Kesehatan Dilaporkan ke KPK

Kompas.com - 26/03/2014, 17:47 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gerakan Indonesia Bersih dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi melaporkan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan itu terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2009-2013. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir sekitar Rp 294,1 miliar.

"Yang kami laporkan adalah Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Sekjen Kemenkes Supriyantoro, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Akmal Taher, Dirjen P2PL Candra Yoga Aditama, dan dirjen-dirjen lainnya," kata Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Lamen Hendra Saputra di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Lamen mengaku mendapatkan data awal soal dugaan penyelewengan di Kemenkes tersebut dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Data itu kemudian dikaji kembali oleh Liga Mahasiswa Nasional. Ia berjanji akan memberikan data lanjutan atas kasus ini kepada KPK.

Menurut Lamen, KPK menyambut baik laporan ini dan berjanji akan memanggil Lamen lagi untuk melengkapi data-data terkait laporan tersebut. "Kami tidak mau lagi melihat adanya pasien-pasien yang ada di rumah sakit di Indonesia itu dibuang, seperti kejadian yang ada di Lampung. Kemudian juga pelayanan yang sangat buruk yang menolak pasien, rakyat miskin di rumah sakit, itu kami tidak ingin ada lagi kasus-kasus tersebut," ujar Lamen.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhi Massardi berharap, laporan yang disampaikan ini bisa memacu KPK untuk membersihkan Kementerian Kesehatan. Dia menilai modus operandi korupsi di setiap kementerian lebih kurang sama, yakni berkaitan dengan penggelembungan harga atau penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan proyek.

"Tapi sampai hari ini kan tidak ada penanggung jawab resminya. Menteri-menterinya yang dipanggil KPK untuk dimintai pertanggungjawabannya, seolah-olah korupsi ini hanya di tingkat bawah. Oleh karena itulah, kami akan terus mengawasi proses pemberantasan korupsi di kementerian-kementerian di Indonesia," kata Adhi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com