Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Imbau Pemilih Waspadai Kecurangan di Bali

Kompas.com - 22/03/2014, 17:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kesempatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berkampanye di Bali hari ini, Sabtu (23/3/2014), digunakan untuk mengimbau masyarakat Bali mengenai potensi kecurangan yang akan terjadi dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden mendatang.

Pasalnya, partai berlambang banteng itu merasa dicurangi pada Pemilihan Gubernur Bali 2013 lalu.  "Kita kemarin (pilgub) di bali dikalahkan, karena ada pasal Akil Mochtar yang dipaksakan. Itu sudah jelas melanggar Undang-Undang. Sudah jelas melanggar asas pemilu yang langsung dan rahasia," kata Wakil Sekjen PDI-P Hasto Kristanto di sela-sela Kampanye di Kabupaten Tabanan, Bali.

Hasto memprediksi, kecurangan serupa sangat mungkin terjadi di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 mendatang. Kecurangan itu, kata dia, bisa terulang dengan modus yang sama. Namun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan dengan modus baru yang berbeda.

"Kita sangat khawatir (akan dicurangi). Bagaiamana itu dengan kotak suara yang terbuat dari kardus. Itu kan akan lebih cepat rusak. Apalagi cuaca sering hujan seperti ini. Belum lagi risiko yang lain-lain. Macam-macam cara untuk melakukan kecurangan," kata Hasto.

Oleh karena itu, dalam kampanye terbuka yang dilaksanakan di lapangan bola Kopral I Wayan Surem, Desa Blahkiuh, Kabupaten Badung nanti, PDI-P akan mensosialisasikan mengenai putusan Akil tersebut kepada masyarakat. Menurut dia, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai putusan Alil yang sudah dilaporkan ke KPK itu.

"Kita ingatkan mereka. Saya yakin masyarakat Indonesia sudah cerdas lah. Memilih diwakili itu memang boleh, tapi kan hanya untuk orang-orang yang cacat, yang memang tidak bisa memilih secara langsung. Intinya, masyarakat Bali harus mengetahui mengenai potensi kecurangan ini," pungkasnya.

Kampanye di Bali ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Presiden kelima Indonesia itu akan didampingi oleh sejumlah petinggi dan caleg PDI-P. Selain Hasto, ada juga nama lain seperti Puan Maharani, Bambang Wuryanto, Eriko Sotarduga, Ahmad Basarah, Hasti Kristianto, Arief Wibowo dan Sukur Nababan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Nasional
LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

Nasional
DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

Nasional
WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

Nasional
Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com