Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/03/2014, 09:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak memiliki audit keuangan asli Partai Demokrat.

Dia pun membantah dana pemenangan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilu 2009 berasal dari dana bail out Bank Century.

"Anas nggak terlibat dalam hal audit megaudit. Siapa dia? Waktu itu dia sudah ketua umum memangnya? Anas sudah semakin kalap," ucap Ruhut saat dihubungi Sabtu (22/3/2014).

Ruhut menuturkan, audit dana kampanye Pemilu 2009 sudah dilaporkan di tahun itu juga. Di dalam laporannya, kata Ruhut, tak pernah ada kejanggalan atau pun aliran dana Bank Century. "Semuanya clear. Bagus. Tidak ada yang aneh," klaim Ruhut.

Selain itu, anggota Komisi III DPR ini juga mengatakan, Presiden SBY tak pernah meminta Anas mengamankan perkara hukum Century. Anas, sebut Ruhut, di dalam rapat-rapat Pansus jarang hadir. Pada saat itu, Anas juga merupakan anggota Komisi X.

"Kalau Pak SBY mau intervensi, kenapa nggak suruh aku aja yang jelas-jelas di Komisi III?" ucapnya lagi.

Seperti diberitakan, pengacara mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, mengaku punya data yang menunjukkan dana kampanye Partai Demokrat pada Pemilu 2009 ada yang berasal dari Bank Century.

Menurut Firman, dana Century yang digunakan untuk pembiayaan kampanye Partai Demokrat itu merupakan rangkaian atau hasil dari tugas-tugas khusus yang diberikan kepada Anas.

Sebelumnya, pengacara Anas, Handika Honggowongso, mengatakan bahwa kliennya pernah ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengamankan kasus bail out Bank Century.

Selaku Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat ketika itu, Anas mengaku diminta mencegah agar Panitia Khusus (Pansus) Bank Century di DPR tidak mengarah ke SBY, baik secara hukum maupun politik.

Anas juga telah memberikan kepada tim penyidik KPK hasil audit yang dilakukan akuntan independen terhadap laporan keuangan Partai Demokrat terkait Pilpres 2009.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com