Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Sebut Dakwaan KPK Mirip Cerita Fiksi untuk Memojokkannya

Kompas.com - 17/03/2014, 15:49 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Terdakwa Andi Alfian Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga menilai dakwaan kasus dugaan korupsi Hambalang yang disusun jaksa penuntut umum KPK layaknya cerita fiksi. Menurut Andi, dakwaan jaksa lebih banyak berisi asumsi atau pun spekulasi tanpa adanya fakta maupun alat bukti.

"Apakah ini spekulasi jaksa KPK yang betul-betul mirip cerita fiksi yang ditujukan untuk sekedar memojokkan saya?" kata Andi saat membacakan eksepsi atau nota keberatan dalam sidang kasus dugaan korupsi Hambalang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (17/3/2014).

Salah satu spekulasi jaksa, menurut Andi, yaitu tekait pertemuannya dengan pejabat kontraktor PT Adhi Karya Teuku Bagus M Noor dan M Arief Taufiqurrahman pada Oktober 2009 di kediaman pribadi Andi. Saat itu, Andi belum dilantik sebagai Menpora, tetapi telah banyak pihak yang datang untuk memberi ucapan selamat.

Menurut Andi, Jaksa KPK telah keliru menyimpulkan keterangan Arief Taufiqurrahman. Dalam pertemuan itu, menurut Andi, Jaksa KPK menilai ia telah memberikan lampu hijau pada PT Adhi Karya sebagai calon pemenang proyek Hambalang. Andi mengaku saat itu belum mengetahui adanya proyek Hambalang. Ia juga belum mengenal Arief maupun Teuku Bagus.

"Jumlah yang datang (ke rumah Andi) ratusan orang. Jadi pembicaraan saya pasti lebih banyak bersifat obrolan ringan, ramah tamah kepada tamu dan simpatisan," kata Andi.

Spekulasi lainnya, lanjut Andi, mengenai pertemuan dengan Sekretaris Menpora saat itu, Wafid Muharam untuk membicarakan kebutuhan proyek Hambalang sebesar Rp 2,5 triliun. Saat itu, menurut Andi, Wafid khawatir adanya hambatan persetujuan anggaran di Komisi X DPR RI.

Dalam dakwaan, Jaksa KPK menuliskan, "Terdakwa (Andi) mengatakan, sudahlah di Komisi X itu kan teman-teman saya."

Andi mengaku tak ingat ucapannya pada Wafid saat itu. "Dengan potongan kalimat seperti itu, saya dikesankan dalam surat dakwaan ini sebagai seorang pimpinan yang mendorong bawahan saya untuk menggampangkan dan mengatur urusan di Komisi X DPR RI atas dasar perkawanan," kata Andi.

Andi mengaku hanya mengingat saat itu ia baru beberapa bulan menjabat Menpora. Ia pun ingin membesarkan hati para stafnya termasuk Wafid yang nampak khawatir jika membicarakan anggaran di DPR.

"Kalau memang persisnya saya mengatakan seperti itu, lebih berkaitan dengan upaya menambah rasa percaya diri para staf di Kemenpora dalam memperjuangkan penambahan anggaran di DPR. Ingin membesarkan hati, bukan mendorong persekongkolan yang tidak benar," terang Andi.

Sebelumnya, Andi didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 4 miliar dan 550.000 dollar AS dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Menurut Jaksa, semua uang itu diterima Andi melalui adiknya, Choel Mallarangeng.

Rinciannya, yaitu 550.000 dollar AS dari Deddy Kusdinar, diterima oleh Choel di rumahnya;  Rp 2 miliar dari PT Global Daya Manunggal (PT GDM) yang diterima Choel di rumahnya; Rp 1,5 miliar dari PT GDM diterima Choel dari Wafid; kemudian Rp 500 juta dari PT GDM diterima Choel melalui Mohammad Fakhruddin.

Menurut Jaksa, uang untuk Andi melalui Choel berkaitan dengan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Andi disebut telah mengarahkan proses penganggaran dan pengadaan barang dan jasa P3SON.

Andi pun membantah menerima uang terkait proyek Hambalang dari Choel. Andi mengatakan, Choel telah mengakui menerima uang itu dan mengakui kesalahannya. Choel juga sudah mengembalikan uang itu pada KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com