Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Bisa Lagi Sebut "Copras-capres", Jokowi Mesti Beberkan Visi-Misinya

Kompas.com - 15/03/2014, 15:19 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Direktur Pol-Tracking Institute Hanta Yuda mengatakan, kinerja Joko Widodo alias Jokowi selama di Jakarta bisa menjadi serangan dari lawan politiknya hingga pemilu presiden. Untuk itu, Jokowi harus menyampaikan pencapaiannya selama menjabat Gubernur DKI Jakarta.

“Titik kelemahan yang bisa menjadi ancaman Jokowi, yaitu orang dan lawan politik akan mempertanyakan bagaimana kinerja dia di DKI selama ini,” ujar Hanta di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/3/2014).

Hanta menambahkan, Jokowi perlu membeberkan bagaimana kondisi DKI Jakarta saat ia memimpin dibanding sebelumnya. Kondisi DKI Jakarta inilah yang nantinya akan dimanfaatkan lawan politik, terutama bakal capres parpol lain. Banyak parpol tidak senang dengan pencapresan Jokowi yang diputuskan sebelum pemilu legislatif itu.

Sebelum mendeklarasikan diri, Jokowi selalu menyatakan tidak memikirkan pencapresan karena sibuk membenahi Jakarta. Setelah deklarasi, tentunya Jokowi tidak bisa lagi mengucapkan hal itu.

“Mulai hari ini Jokowi tidak lagi bisa mengatakan copras-capres, survei-survei. Jokowi harus menyampaikan ke publik apa visi dan misinya kalau jadi presiden,” pungkas Hanta.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melalui suratnya yang ditulis tangan, tertanggal 14 Maret 2014, akhirnya memberikan mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden dari PDI-P. Jokowi pun menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan mandat itu.

Selain dukungan kepada Jokowi untuk menjadi capres, Megawati juga menulis surat edaran kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung pencalonan Jokowi, mengawasi jalannya pemilu supaya bersih, dan tetap menegakkan demokrasi di Indonesia.

Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, dengan penetapan tersebut, pihaknya akan menawarkan satu paket selama kampanye terbuka nanti, yakni peserta pemilu dengan nomor urut 4 dan Jokowi sebagai bakal capres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com