Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Sudah Koordinasi dengan Boediono Terkait Cuti Kampanye

Kompas.com - 12/03/2014, 13:42 WIB


SURABAYA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan koordinasi dengan Wakil Presiden Boediono untuk memastikan agar tugas-tugas kepala negara tidak terabaikan saat Presiden melakukan cuti. SBY yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat akan cuti dalam rangka kampanye menjelang Pemilu Legislatif 2014.

"Jadi ini sudah dikoordinasikan dan sudah dibicarakan juga dengan Pak Wapres, sehingga pada saat di mana Presiden menjalankan kampanye beliau sebagai Ketua Umum Demokrat tentu tugas-tugas kepala negara tidak akan terabaikan dan akan tetap berjalan," kata Juru Bicara Presiden Julian A Pasha di Surabaya, Rabu (12/3/2014), seperti dikutip dari Antara.

Menurut Julian, selain melakukan kordinasi dengan Wapres, Presiden Yudhoyono juga akan tetap memprioritaskan tugasnya sebagai kepala negara.

Memasuki masa kampanye menjelang pemilihan umum legislatif pada 9 April, Presiden Yudhoyono mengajukan cuti untuk melakukan kampanye sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2013.

"Memang di sana diatur untuk pemberian cuti pejabat publik yang akan cuti kampanye, jadi memang Presiden telah mengambil cuti dua hari, 17-18 Maret, yang nanti akan dilaksanakan beliau untuk keperluan kampanye," katanya.

Namun, menurut Julian, tidak bisa begitu saja Presiden Yudhoyono lepas dari tugas dan jabatan sebagai presiden.

Lebih lanjut, Julian mengatakan bahwa pengajuan cuti para pejabat negara diproses oleh Mensesneg Sudi Silalahi. Ia mengatakan, sejauh ini telah ada enam menteri yang mengajukan surat cuti untuk kampanye, yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Pertanian Suswono, Menkominfo Tifatul Sembiring dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

"Kemungkinan menteri yang lain yang juga akan memanfaatkan waktu mereka untuk kampanye kepada partainya. Tentu seyogyanya akan mengajukan surat permohonan cuti karena ini diatur oleh peraturan pemerintah jadi memang harus mengadakan cuti," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com