Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Sebut Laporan Keuangan Tak Jujur sebagai Strategi Parpol

Kompas.com - 11/03/2014, 23:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai politik dinilai tidak jujur dalam memberikan laporan keuangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, parpol memiliki alasan strategis yang mendorong mereka melakukan hal itu.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, beberapa bendahara parpol yang pernah ditemuinya di daerah menyatakan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan realita. Mereka khawatir pelaporan keuangan yang terbuka akan dimanfaatkan oleh parpol lain.

"Dari sisi alasan strategis, mereka tidak mau memberikan laporan keuangan yang jelas karena khawatir jika dapur mereka diketahui parpol lain," kata Ade saat diskusi bertajuk Demokrasi dan Pemilihan Umum: Mengawal Pemilu Bersih di Jakarta, Selasa (11/3/2014).

Dari sisi pendanaan, Ade mengatakan, banyak pengusaha menjadi donatur parpol dan enggan disebutkan namanya di dalam laporan keuangan parpol. Menurutnya, para pengusaha khawatir akan dijadikan mesin uang oleh parpol lain untuk mendanai mesin politik partai.

Ia menyebutkan, kalaupun ada pengusaha yang ingin dipublikasikan di dalam laporan keuangan, pengusaha itu akan meminta agar sumbangan yang ia berikan tidak ditulis dalam jumlah utuh. Para pengusaha itu cenderung memilih agar sumbangan mereka dipecah dengan diatasnamakan anak perusahaan lain milik mereka.

"Para pengusaha itu khawatir jika mereka didatangi oleh parpol lain. Para pengusaha itu kan juga memiliki kepentingan dengan kandidat tertentu," ujar Ade.

Ia menambahkan, praktik laporan keuangan parpol yang tak jujur sebetulnya bukanlah persoalan baru. Menurut Ade, audit yang dilakukan KPU terhadap laporan tersebut hanya mengedepankan persoalan sesuai dengan kaidah laporan akuntansi keuangan. Audit dilakukan untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan kaidah laporan keuangan atau belum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com