Demokrat: Katakan Tidak pada Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf meminta masyarakat untuk menolak politik uang dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden mendatang. Menurutnya, politik uang akan menghancurkan penyelenggaraan pemilu yang digelar setiap lima tahun itu.

"Oleh karena itu, kita ingin mengajak semuanya mengawal demokrasi secara jujur dan adil, khususnya yang sudah sangat dekat, 9 April mendatang. Harus jujur, adil, dan tolak politik uang. Katakan tidak pada politik uang agar nanti menghasilkan wakil rakyat yang amanah dan mau bekerja keras untuk menyejahterakan masyarakat," ujar Nurhayati dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2014).

Nurhayati mengatakan, untuk mendukung hal tersebut, seluruh penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bersikap senetral mungkin. Lembaga terkait seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan aparat penegak hukum juga harus menjaga mutu penyelenggaraan pemilu.

"Ini adalah pemilu, pesta demokrasi rakyat. Apabila dijadikan ajang transaksional sampai kapan kita bermimpi mendapatkan wakil rakyat yang amanah, tak hanya DPR RI tapi juga DPRD dan DPD," ujar dia.

Jika politik uang bisa dihapuskan, Nurhayati yakin pergelaran demokrasi di Indonesia itu bisa berjalan dengan menghasilkan pemimpin bangsa yang amanah dan mampu berjuang keras untuk rakyatnya.

"Ini mimpi agar anggota rajin masuk, legislasi bagus, anggaran transparan, pengawasan baik. Jadi kita bisa lebih sejahtera. Kami prihatin pemilu ini sudah menghasilkan banyak biaya, tapi hasilnya seperti itu saja," pungkasnya.