Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/03/2014, 10:29 WIB


BOGOR, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan berharap dapat berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Presiden 2014. Koalisi itu diharapkan mampu memunculkan sistem politik yang stabil. PPP juga membuka kemungkinan berkoalisi dengan partai menengah, seperti Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, atau Partai Kebangkitan Bangsa.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyatakan, masalah koalisi ini akan diputuskan setelah Pemilu Legislatif 2014.

”Kami akan menentukan arah koalisi setelah kondisi politik Indonesia matang, yaitu setelah pemilu legislatif,” kata Suryadharma, Senin (10/3), di Bogor.

Namun, Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy menyatakan, koalisi partainya dengan partai nasionalis, seperti PDI-P, dapat menunjang kestabilan politik. ”Kami menilai politik Indonesia akan stabil apabila ditopang pilar nasionalisme, agama, dan TNI,” katanya.

PPP, lanjut Romahurmuziy, juga menyusun skenario koalisi dengan partai menengah. Hal itu karena koalisi dengan partai besar berpotensi memunculkan konflik internal karena umumnya kepentingan partai yang lebih kecil kurang diakomodasi partai dominan dalam koalisi.

Selain itu, Romahurmuziy menyatakan, PPP tidak mengejar perolehan suara, tetapi perolehan kursi di DPR. ”Kami menargetkan mendapat 67 kursi di DPR,” kata Romahurmuziy. Saat ini PPP memiliki 38 kursi di DPR.

Juru kampanye

Menghadapi kampanye rapat umum Pemilu 2014 yang akan dimulai pada 16 Maret, Romahurmuziy menyatakan, partainya belum menentukan tokoh yang akan menjadi juru kampanye nasional.

Namun, lanjut Romahurmuziy, PPP telah mendapat dukungan dari 29 tokoh agama dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Untuk merebut suara pemilih muda, PPP merekrut 32 pemuda yang merupakan pengurus dan mantan pengurus badan eksekutif mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Jakarta untuk bergabung dalam tim juru kampanye partai itu.

Para pemuda tersebut, lanjut Romahurmuziy, akan dikirim ke beberapa daerah pemilihan yang belum memiliki juru kampanye nasional sehingga tidak hanya berpusat di Jakarta.

Suryadharma berharap 32 pemuda itu membuat sebuah diskusi panel pada 16 Maret 2014. Menurut rencana, calon presiden, calon wakil presiden, ilmuwan, dan panelis akan hadir dalam acara tersebut untuk bertukar pikiran mengenai Indonesia pada masa depan.

Diskusi tersebut, lanjut Suryadharma, akan mengenalkan program-program capres kepada publik, mengenalkan pemikiran sejumlah ahli, dan meningkatkan popularitas PPP. Cara ini diharapkan akan membantu kampanye terbuka PPP.

Sebanyak 32 pemuda itu diharapkan menyebarkan pengaruh PPP melalui pertemuan-pertemuan ilmiah, acara seni, atau kegiatan olahraga universitas. Mereka juga diharapkan dapat mendekatkan diri pada organisasi siswa intrasekolah di sejumlah sekolah menengah atas.

Gagasan kebangsaan

Kemarin malam, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meluncurkan buku Biografi berjudul Surya Paloh, Sang Ideolog. Buku itu ditulis Usamah Hisyam, yang adalah juga penulis buku SBY Sang Demokrat.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com