Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden SBY Terima Laporan Insiden MAS 777-200

Kompas.com - 08/03/2014, 19:26 WIB
Hindra Liauw

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dikatakan telah melaporkan perkembangan terkini terkait hilangnya pesawat Boeing 777-200 milik Malaysia Airlines dalam perjalanan dari Kuala Lumpur (Malaysia) menuju Beijing (China), Sabtu (8/3/2014) dini hari, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebanyak tujuh warga negara Indonesia turut menjadi penumpang pesawat tersebut.

"Menteri Luar Negeri telah pula melaporkan perkembangan ini kepada Bapak Presiden RI untuk mendapat arahan lebih lanjut," demikian isi siaran pers yang dikirim Kementerian Luar Negeri kepada Kompas.com, Sabtu (8/3/2014).

Secara terpisah, terkait instruksi Presiden, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha belum memberikan keterangan resmi.

Siaran pers tersebut mengatakan, Menlu Natalegawa terus mengikuti perkembangan insiden tersebut. Menlu juga telah memberikan instruksi kepada KBRI KL dan KBRI Beijing untuk mengambil langkah-langkah antisipatif yg diperlukan.

"Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kuala Lumpur telah melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pihak Malaysia Airlines untuk mengidentifikasi dan klarifikasi informasi terkait ketujuh WNI tersebut. KBRI KL telah menempatkan pejabatnya di Kuala Lumpur International Airport untuk terus berkomunikasi dengan pihak Malaysia Airlines dan memfasilitasi keluarga penumpang," ujar siaran pers itu.

Selain itu, Kemlu juga bersama KBRI Kuala Lumpur dan KBRI Beijing terus memonitor upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk menemukan pesawat tersebut.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com