Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 94 Persen Responden Ingin Gunakan Hak Pilih di Pemilu

Kompas.com - 08/03/2014, 15:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat ingin menggunakan hak pilihnya di pemilu legislatif yang digelar 9 April 2014 dan Pilpres 9 Juni 2014. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil survei Cirus Surveyor Group yang dirilis di Jakarta, Sabtu (8/3/2014).

“Mayoritas masyarakat ingin menggunakan hak pilihnya. Ketika ditanya apakah Anda akan menggunakan hak pilih dan datang ke Tempat Pemungutan Suara pada pemilu legislatif dan pemilu presiden mendatang, sebanyak 94,23 persen menjawab 'iya',” kata peneliti Cirus Kadek Dwita Apriani saat memaparkan hasil survei.

Hasil survei, hanya 1,8 persen reponden yang menjawab tidak akan memilih. Sementara responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab hanya 3,97 persen.

Namun, Direktur Eksekutif Cirus Andrinof Caniago mengingatkan bahwa responden disini hanya ingin menggunakan hak suaranya. Bukan berarti seluruh responden yang ingin menggunakan hak suaranya tersebut, benar-benar akan memilih pada pemilu.

“Perhitungan saya, dari 94 persen itu, mungkin hanya sekitar 70 persen yang benar-benar akan mengunakan hak suara mereka,” ujarnya.

Pasalnya, lanjut dia, mereka yang ingin menggunakan hak pilihnya itu bisa saja berhalangan pada saat hari pemungutan suara. Halangan itu seperti sakit, harus bekerja, hingga keperluan mendadak. Belum lagi, tambah dia, masalah teknis lainnya seperti Daftar Pemilih Tetap yang sampai sekarang belum juga selesai.

Survei ini dilakukan dengan metode Multistage Random Sampling dengan 2200 responden yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95 persen dengan margin of error sebesar kurang lebih 2 persen.

Survei didanai oleh Cirus bekerjasama dengan Harian Republika. Proses pengumpulan data berlangsung dari tanggal 20-26 Februari 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com