Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Minta MK Jelaskan Kasus Kontroversial, Salah Satunya Pilgub Bali

Kompas.com - 05/03/2014, 14:26 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, berharap Mahkamah Konstitusi memperbaiki citranya yang sedang terpuruk dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Salah satunya, kata Mahfud, menjelaskan kepada publik kasus-kasus sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) yang belum jelas.

"Kasus pemilihan gubernur Bali misalnya, itu kan jelas-jelas melanggar konstitusi pemilu yang harus langsung, umum, rahasia, jujur, adil. Sekurang-kurangnya (melanggar asas) langsung dan rahasia," kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor MMD Initiaitive, Matraman, Jakarta, Rabu (5/3/2014).

Menurut Mahfud, mahkamah tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam kasus sengketa pilgub Bali. Dalam pilgub Bali, kata dia, mahkamah membenarkan memilih berdasarkan sistem perwakilan.

Mahfud mengaku sudah pernah menyinggung kasus tersebut saat menjadi anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK). Menurutnya, kasus sengketa hasil Pilgub Bali sama dengan sengketa Pilgub Jawa Timur. Perbedaannya, katanya, terletak pada adanya pidana dalam kedua kasus itu.

"Di Jatim itu sudah ada pidananya (lewat) Akil (Mantan Ketua MK, Akil Mochtar) di persidangan Tipikor. Sedangkan di Bali kan pidananya enggak ada," kata bakal calon presiden Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Dengan demikian, Mahfud menyarankan kepada mahkamah untuk membuka dan menjelaskan hal tersebut kepada publik. Menurut dia, hal itu penting dilakukan agar kecurigaan masyarakat terhadap mahkamah perlahan menghilang.

"Sudah lah yang masa lalu biarkan saja. (Kasus ini) buka dulu sehingga tak terulang lagi di masa yang akan datang. Masalah-masalah itu harus clear sehingga bisa memulai (perbaikan) dengan jernih," paparnya.

Selain itu, Mahfud menambahkan, nasib mahkamah juga tergantung pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mendorong KPK untuk membongkar kemungkinan korupsi di tubuh mahkamah hingga ke akar-akarnya.

"Kalau ini dilakukan, secara pelan-pelan MK bisa memperbaiki citranya. Kenapa saya bilang pelan-pelan? Karena saya sendiri agak pesimistis. Saya harap rekrutmen dua hakim yang baru ini bisa memulai memperbaiki dan membongkar penyakit yang timbul dari MK," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com