Ketua BK: Anggota DPR Pemalas Tak Usah Dipilih Lagi!

"Orang-orang malas tidak usah dipilih lagi. Rakyat sudah tahu mana anggota DPR yang bolos, yang bermasalah, dan partainya yang bermasalah," ujar Trimedya di Kompleks Parlemen, Selasa (25/2/2014).

Semakin minimnya tingkat kehadiran anggota DPR di gedung parlemen pun, diakui Trimedya, membuat BK DPR menyerahkan surat ke sembilan fraksi partai yang ada di DPR. BK meminta agar para anggota DPR tidak melupakan tugas utamanya sebagai wakil rakyat.

"Kami memang punya tanggung jawab ke dapil karena ini detik-detik terakhir. Tapi di luar itu, kami punya gaji utuh," ujar Trimedya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan BK DPR sudah memberikan masukan ke Badan Legislasi DPR yang tengah menyusun revisi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di dalam revisi itu, Trimedya menuturkan pihaknya mengusulkan agar sanksi terhadap anggota DPR pembolos lebih diperketat.

Sebelumnya BK baru bisa memanggil anggota DPR jika tidak masuk 6 kali berturut-turut, tetapi kini dipersingkat menjadi 4 kali. Tingkat kehadiran juga tak hanya dihitung dari kehadiran di rapat paripurna, tetapi juga rapat komisi, rapat panitia kerja, dan rapat panitia khusus.

"Diusulkan juga, BK bisa memanggil anggota walaupun tidak ada laporan, absen bisa kami umumkan," kata Trimedya.

Beberapa minggu belakangan ini, suasana DPR semakin sepi. Jika pada waktu normal, aktivitas DPR cukup padat dari Senin-Kamis, tidak demikian yang terjadi pada tahun 2014. Mendekati pelaksanaan pemilu, anggota DPR umumnya hanya beraktivitas pada Senin-Rabu.

Hari Kamis dijadikan waktu untuk berkampanye di daerah pemilihan. Rapat-rapat di komisi pun hanya diiikuti segelintir saja anggota. Puncaknya, dalam rapat paripurna pekan lalu, ketika tingkat kehadiran hanya 226 orang dari total 460 anggota di DPR. Seharusnya, rapat dimulai jika sudah mencapai kuorum, yakni 281 anggota.