Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cara Marzuki Alie Membangun Citra Dikritik

Kompas.com - 17/02/2014, 12:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie dianggap tengah melakukan pencitraan dengan cara yang tidak tepat. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, setelah Marzuki meminta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengintervensi hukum lantaran banyak politisi Demokrat yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Marzuki ingin membangun citra, tapi tidak tepat," kata Arie, Senin (17/2/2014).

Arie menuturkan, seharusnya Marzuki menyampaikan hal-hal yang langsung bersinggungan dengan nasib rakyat banyak, dan bukan sekadar melontarkan pendapat yang terkait pada partainya saja. Apa yang dilontarkan Marzuki dianggapnya tidak fair dan berpotensi menjadi bumereng untuk citra Partai Demokrat.

Saat ini, kata Arie, sekeras apa pun Marzuki membela politisi Partai Demokrat, publik tetap memilih percaya pada KPK. Kalaupun ada dugaan rekayasa, hal itu dianggap publik hanya subyektivitas Marzuki yang memiliki kepentingan dengan nama baik partainya.

"Kalau hanya protes terkait Demokrat itu tidak fair, apalagi yang diprotes KPK. Publik lebih percaya KPK daripada Demokrat," pungkasnya.

Sebelumnya, Marzuki menuding ada praktik politisasi oleh penegak hukum terkait banyaknya kader Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi. Marzuki berpendapat, Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang menjabat Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, perlu melakukan intervensi terhadap penegakan hukum yang disebutnya sudah kebablasan itu.

Marzuki mencontohkan kasus kriminalisasi kader Partai Demokrat di Sumatera Utara dan Nias Selatan. Dia menuturkan, kader Demokrat di Sumut hanya merelakan sebidang tanahnya untuk dijadikan kantor Bupati, tetapi dijadikan tersangka. Demikian pula dengan salah satu kader Demokrat di Nias Selatan yang disebut Marzuki menjadi tersangka tanpa dasar yang jelas. Ia tak merinci kasusnya.

Untuk kasus-kasus ini, Marzuki meminta Jaksa Agung Basrief Arief dan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman tidak tutup mata. Ia mendesak Jaksa Agung dan Kapolri memecat anak buahnya yang melakukan kriminalisasi terhadap kader Demokrat. Di sisi lain, Marzuki kembali mengkritik sikap SBY yang tidak mau ikut campur dalam penegakkan hukum.

"Beliau sangat konsisten tidak mau masuk ke sana. Padahal, kader-kadernya dikriminalisasi semua. Ini bahaya, kalau mafia politik mengintervensi sampai pemilu akan datang," ungkap Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Nasional
PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com