Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusron Ihza Mahendra Pasrah Dicoret KPU

Kompas.com - 09/02/2014, 08:46 WIB

TOKYO, KOMPAS.com - Rencana KPU untuk mencoret Yusron Ihza Mahendra dari daftar calon DPD dinilai sebagai eksit (jalan keluar) yang mungkin memang tepat.

"Sejak dilantik sebagai Dubes, saya memang bermaksud menulis surat pengunduran diri sebagai calon DPD ke KPU. Tapi saya agak ragu karena saat mendaftar dulu, kalau tidak salah, tiap calon diminta KPU menandatangani pernyataan tidak akan mundur sebagai calon," ungkap Yusron seperti yang dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (7/2/2014) malam.

Kesibukannya ke Tokyo untuk menempati posisinya sebagai Dubes RI untuk Jepang, menurut Yusron, membuat dirinya kesulitan melakukan pengecekan atas salinan berkas pendaftarannya sebagai calon DPD. Apalagi, lanjut dia, salinan tersebut tidak di tangannya dan dipegang oleh stafnya di daerah pencalonannya di Babel.

Karena kini telah menjabat sebagai Dubes di Jepang, Yusron tidak mungkin dan memang sudah tidak bermaksud meneruskan pencalonannya sebagai anggota DPD. Karena itu, menurut dia, jika KPU bermaksud mencoret atau mendiskualifikasi dirinya, maka dia setuju dan tidak akan mempersoalkan masalah itu secara hukum.

Menurut Yusron, jika memang ada surat pernyataan tidak boleh mundur yang pernah dia tandatangani, secara teoritis, dia dapat menulis surat pernyataan mundur walaupun sebelumnya ada surat pernyataan tidak akan mundur tadi. Alasannya, surat pernyataan secara sepihak, pada prinsipnya dapat ditarik secara sepihak pula oleh sang pembuat. Namun, jika dilakukan, hal ini akan terkesan seperti menyalahi janji.

Karena itu, tegas Yusron, pencoretan dirinya sebagai calon DPD oleh KPU merupakan solusi yang dapat diterima dan merupakan salah satu jalan keluar bagi dirinya.

Sekiranya KPU tidak mendiskualifikasi dan dirinya ternyata terpilih sebagai anggota DPD, jalan keluar yang akan ditempuh adalah menulis surat permohonan untuk tidak dilantik. "Dengan begitu, pemenang urutan di bawahnya yang akan dilantik untuk menggantikan," papar Yusron lagi.

"Namun jika KPU ingin mencoret diriya dari daftar calon DPD, ini lebih baik," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com