Terancam Batal Deklarasi Capres, Suryadharma Ali Pasrah

Suryadharma pun sudah mendengar keinginan Dewan Pimpinan Wilayah yang tak menginginkan adanya deklarasi capres tunggal dalam Mukernas kali ini.

"Saya menghormati apa pun keputusan yang ditetapkan dalam mukernas karena forum ini memang forum yang representatif untuk mengambil keputusan besar. Termasuk kalau Mukernas memutuskan ada sembilan nama yang akan dicalonkan, saya akan menghormati," ujar Suryadharma di sela-sela acara Mukernas II PPP di Hotel Gran Preanger, Bandung, Sabtu (8/2/2014).

Suryadharma tak mau berspekulasi apakah dia tetap berpeluang mendeklarasikan diri sebagai capres atau tidak. Menurut dia, keputusan final Mukernas terkait deklarasi capres PPP baru akan dicapai dalam rapat pleno pada Sabtu malam.

"Persetujuan itu kan nanti malam. Setelah mendengarkan pandangan-pandangan dari DPW-DPW dan departemen-departemen," kata Suryadharma.

Sebanyak 26 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menandatangani kesepakatan menolak pendeklarasian calon Presiden dalam forum musyawarah kerja nasional (Mukeras) II PPP.

DPW ini juga menolak rencana pendeklarasian Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai calon tunggal presiden.

Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan, Amir Uskara menyatakan kesepakatan itu didapat setelah hasil rapat internal sejumlah DPW pada Sabtu (8/2/2014) dini hari.

"Kami sepakat untuk tidak ada deklarasi dan fokus pada bagaimana pemenangan pileg," ujar Amir saat dijumpai di sela-sela acara Mukernas PPP, Sabtu siang.

Amir juga menjelaskan, pendeklarasian capres PPP saat ini dinilai akan menyulitkan PPP saat memutuskan untuk berkoalisi, jika tidak memeroleh suara sampai 20 persen.

"Kalau nanti terpaksa koalisi, dan hasil bargaining tidak sesuai dengan apa yang dideklarasikan, berarti mementahkan mukernas. Ini tidak baik," ucap Amir.

Sebanyak 26 DPW yang mengajukan pembatalan deklarasi capres ini terdiri dari mayoritas DPW PPP seluruh Indonesia, kecuali Bengkulu, Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Sebagai alternatif, mereka mengajukan sembilan nama sebagai bakal capres PPP. Kesembilan nama itu adalah sebagai berikut: Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Yenny Wahid, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddique, dan politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Khofifah Indar Parawansa