Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Ina Ammania Bantah Sumbang Rp 2 Miliar ke Partainya

Kompas.com - 06/02/2014, 17:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Calon anggota legislatif petahana PDI Perjuangan Ina Ammania membantah memberikan sumbangan berbentuk uang tunai sebesar Rp 2 miliar untuk partainya. Ina mengaku hanya menyediakan logistik berupa alat peraga kampanye untuk menyosialisasikan dirinya yang kembali maju sebagai caleg DPR RI di daerah pemilihan Jawa Tengah VI.

Ina menjelaskan, sebagai caleg petahana, dirinya memiliki keharusan untuk melaporkan kesiapan bantuan logistik berupa alat peraga kampanye kepada partainya. Di antara semua keperluan kampanye, alat peraga merupakan sektor yang paling memerlukan banyak biaya.

"Kita ada buat bendera, baliho, kaus, stiker, ada kartu nama dan lain-lain. Pokoknya sarana untuk kampanye kita yang tidak melebihi peraturan," kata Ina saat dijumpai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2014).

Anggota Komisi VIII DPR itu mengaku tak pernah memberi sumbangan berbentuk uang tunai yang diberikan khusus untuk keperluan Pemilu 2014 kepada partainya. Ina hanya memberikan iuran rutin dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam aturan partai atau iuran saat partainya akan menggelar konsolidasi tingkat nasional.

"Enggak ada uang cash, saya cuma sediakan logistik di dapil, itu pun untuk pencalegan saya. Jumlah yang saya keluarkan untuk kampanye, itu rahasia," katanya.

Seperti diberitakan, sekitar 90 persen anggota DPR periode 2009-2014 kembali maju pada Pemilu Legislatif 2014. Berdasarkan data yang dirilis Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Ina merupakan caleg yang paling banyak menyumbang untuk partai, yaitu mencapai Rp 2 miliar.

Sementara itu, caleg yang paling sedikit mengeluarkan dana kampanye, berdasarkan laporannya, adalah caleg dari PPP, Achmad Daeng Sere. Dia mengaku hanya mengeluarkan Rp 2 juta untuk menyumbang dana kampanye ke partainya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com