Dukung Gita, Menkopolhukam Sebut "Nyapres" Tak Boleh Dikerjakan Sambil Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Djoko Suyanto mendukung langkah yang diambil Gita Wirjawan dengan mundur sebagai Menteri Perdagangan. Menurut Djoko, seorang pejabat publik tidak boleh berada pada posisi yang rawan terhadap konflik kepentingan.

"Gita Wirjawan mengambil pilihan yang tepat. Seseorang yang sudah yakin dalam menentukan pilihan hidupnya, sementara ternyata ada dua pilihan yang harus diambil, maka siapa pun dengan segala keyakinan, kalkulasi, dan risikonya harus memutuskan salah satu dari kedua pilihan itu," ujar Djoko melalui pesan singkat, Jumat (31/1/2014).

Sebelumnya, Gita menyatakan mundur sebagai Menteri Perdagangan agar fokus menghadapi konvensi calon presiden Partai Demokrat. Dengan mundur sebagai menteri, Gita mengaku tak mau mengalami konflik kepentingan saat mengikuti konvensi.

Djoko mendukung alasan yang disampaikan Gita itu. "Kebetulan, yang bersangkutan adalah pejabat negara. Yang lebih penting lagi, beliau bisa konsentrasi penuh pada konvensi capres, yang tidak boleh dikerjakan sambil lalu. So, he did the right choice," katanya.

Tak hanya memuji sikap Gita, Djoko mengaku dirinya akan bersikap sama jika dalam posisi tersebut. "Kalau saya pada posisi yang sama, saya juga akan mengambil langkah serupa," pungkas Djoko.

Seperti diberitakan, Gita Wirjawan resmi mengundurkan diri pada Jumat (31/1/2014) pagi. Sebelumnya, Gita mengaku telah mengajukan pengunduran diri hingga tiga kali. Namun, dua pengunduran Gita ditolak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada permohonan ketiga kali itu, Presiden SBY akhirnya menerima permohonan Gita. Sekitar Rabu (29/1/2014), Gita mengaku menerima jawaban Presiden yang mempersilakannya mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu II.

Setelah mendapat pemberitahuan itu, Gita langsung menggelar jumpa pers hari ini di Senayan Golf dan Kementerian Perdagangan. Gita mengatakan mundur dari jabatan menteri karena ingin fokus mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat. Dia merasa, jika tetap menjadi menteri, maka akan rentan terjadi konflik kepentingan.