Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Berharap SIM dan TNKB Masuk Kategori Material Khusus

Kompas.com - 25/01/2014, 06:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian Republik Indonesia berharap surat izin mengemudi (SIM) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) masuk ke dalam kategori alat material khusus (Almatsus). Dengan masuk kategori itu, proses pembuatannya tak harus melalui proses lelang.

“Justru lebih enak ngawasin-nya kalau almatsus,"  kata Wakapolri Komjen Oegroseno, di Mabes Polri, Jumat (24/1/2014). Oegroseno mengatakan, selama ini proses pengadaan SIM dan TNKB melalui proses lelang rawan praktik korupsi.

Bila SIM dan TNKB menjadi almatsus, ujar Oegroseno, pengadaan keduanya dapat dilakukan oleh BUMN dengan mekanisme penunjukan langsung. "Kalau korupsi ya BUMN yang kena. Daripada disebar ke swasta uang enggak karuan,” ujar Oegroseno.

Oegroseno mengatakan, SIM dan TNKB masuk kategori dokumen penting negara. Proses pembuatannya pun seharusnya tidak mudah diserahkan kepada pihak swasta karena harus dilindungi sedemikian rupa.

Polri, kata Oegroseno, saat ini sedang mengkaji kemungkinan SIM dan TNKB masuk ke dalam almatsus. “Almatsus sedang dibicarakan oleh Assrena, Assarpras, dan Korlantas," sebut dia. Pembuatan almatsus sekalipun, ujar dia, tetap harus ada ketentuan khusus untuk mencegah penyelewengan.

Sebelumnya, Polri telah melakukan lelang pembuatan TNKB. Namun, hasil lelang tersebut dibatalkan lantaran perusahaan yang menjadi pemenang lelang adalah PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA).

Direktur PT CMMA Budi Susanto saat ini adalah terpidana dalam kasus pengadaan simulator SIM kendaraan roda dua dan roda empat di Korlantas Polri. Kasus tersebut juga menyeret mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo.

Polri, kata Oegroseno, saat ini tengah merancang sistem baru agar perusahaan yang pernah terlibat kasus korupsi tak dapat dengan mudah masuk menjadi peserta lelang pengadaan barang di Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com