Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Sosok Itu Harus Taat Konstitusi

Kompas.com - 17/01/2014, 09:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tanpa bermaksud merendahkan partai politik lain, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (6/1/2014), mengatakan, ”Saya ketawa lho, kalau melihat sekarang, memilih presiden, kok, seperti memilih pemain sinetron.”

”Bukannya saya merendahkan, tetapi harus tahu rekam jejak orang yang akan memimpin republik yang besar sekali ini. Sosok (pemimpin ideal) itu harus taat kepada konstitusi,” kata Megawati, dalam wawancara khusus dengan Kompas.

Pernyataan Megawati itu disampaikan saat banyak orang menantikan keputusannya mengenai sosok calon presiden yang akan diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk pemilihan presiden pada Juli 2014.

Dalam wawancara ini, Megawati mempertanyakan metode yang digunakan sejumlah partai politik untuk memilih calon presiden mereka. Ada partai berjuang keras mencari kandidat calon presiden (capres) dengan metode konvensi. Ada pula yang menggunakan strategi dengan mendorong musisi dangdut senior menjadi capres mereka.

”Tanya mereka yang akan nyalon. Pernahkah mereka pergi ke pulau kecil di ujung timur (Indonesia),” ujar Megawati. Dengan panjang lebar, dia menjelaskan jumlah pulau dan batas terluar wilayah. Ia menjabarkan kekayaan alam Indonesia, yang memicu keinginan asing kembali ”menjajah” setelah dulu selama 350 tahun bercokol di Nusantara.

Megawati menyampaikan pula gagasannya supaya Indonesia
sejajar dengan negara maju, dengan terlebih dahulu memperkuat kemampuan bangsa ini. ”Bukan saya anti asing, melainkan kita harus punya harga diri,” ujarnya.

Ia menyinggung soal negara- negara penggerak ekonomi dunia saat ini yang dikenal sebagai BRIC—Brasil, Rusia, India, dan China. ”Awalnya, saya kira, ’I’ itu Indonesia, eh, ternyata India,” kata Megawati. ”Tidak apa-apa kan kalau kemudian ’I’ (di BRIC) jadi dua. Indonesia baru India,” ujarnya.

Berbincang dengan Megawati seperti menghadiri kuliah tentang sejarah bangsa. Ia duduk dikelilingi lukisan-lukisan besar Soekarno dan Megawati. Anak proklamator ini juga berulang-ulang menyebut Pancasila.

”Maaf saja banyak partai yang tidak bisa menerangkan ideologinya,” kata Megawati.

Pada 41 tahun lalu, PDI merupakan fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba, dan IPKI. Lima partai itu punya latar belakang, sejarah, dan ideologi yang berbeda. Setelah fusi, menurut Mega, dirinya menginternalisasikan ajaran Bung Karno dan Pancasila.

Saat baru menjadi Ketua Umum PDI-P, menurut Megawati, kader PDI-P antara lain terdiri dari preman, tukang becak, ataupun tukang sapu. ”Mereka menjadi pemimpin struktur partai karena loyal kepada Bung Karno. Mengapa loyal? Karena tahu Bung Karno itu proklamator yang memerdekakan Indonesia. Juga karena Pancasila, mereka bisa mendapat makan, dapat sejahtera,” tuturnya.

Ajaran Trisakti dari Bung Karno juga disebut Megawati. Trisakti mengajarkan agar berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) di bidang ekonomi, serta berkepribadian di bidang kebudayaan.

”Saat memimpin PDI-P dengan kader preman-preman itu, saya diolok-olok,” kenang Megawati. ”Saya biarkan karena mereka (kader PDI-P) rakyat kita. Saya didik mereka. Baru setelah dua kali kongres, ada sarjana masuk PDI-P. Ada yang mau ke tingkat bawah untuk melihat (rakyat) di bawah,” katanya.

Menurut Megawati, pemimpin harus mempunyai kesabaran revolusioner. Kesabaran yang bergerak, tidak hanya menunggu. ”Kami harus melakukan sesuatu, memperbaiki diri,” katanya. Resepnya, Megawati menegaskan, harus mempunyai roh. Pancasila adalah roh dari PDI-P.

Menurut Megawati, PDI-P kini tidak hanya menghasilkan politisi, tetapi juga kepala daerah yang diacungi jempol warganya. Megawati menyebut nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com