Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Edhie: KPK Seharusnya Ungkap Data Partai Terkorup

Kompas.com - 16/01/2014, 20:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo menegaskan partainya bukanlah partai terkorup. Jika menilik data kasus korupsi yang ada, ada partai lain yang lebih korup dari Demokrat. Pramono menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berani mengungkap data-data itu.

“Dilihat dari data, Partai Demokrat itu bukan partai terkorup. Coba dibuka data dari mulai sidang di kejaksaan, kepolisian, KPK, hanya sekian persen Demokrat. Ada yang sampai 30 persen, tapi ini yang tidak ditampilkan. Kalau bisa ditanya ke KPK, KPK buka saja daftar partai yang korupsi,” ujar Pramono saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Kamis (16/1/2014).

Pramono menuturkan, penjelasan data tentang partai terkorup ini sudah disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kepada seluruh kader. Hal ini dilakukan untuk meluruskan persepsi yang berkembang di media massa bahwa Partai Demokrat adalah partai korup.

Pramono menyadari dalam perjalanannya memang ada kader Demokrat yang mencoreng citra partai itu dengan terlibat dalam kasus korupsi. “Ibarat orang pakai baju kotor, Demokrat saat ini tengah memperbaiki diri, dengan mencuci bajunya,” kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut.

Apakah baju yang dipakai Demokrat kini masih kotor? “Dilihat saja. Kalau masih ada yang bikin kotor, ya dibersihkan. Tapi ini yang sedang membersihkan malah digebuki ramai-ramai,” ucap Pramono.

Sejak awal, kata Pramono, Partai Demokrat memiliki tujuan yang bersih. Pramono menceritakan awal pembentukan Partai Demokrat oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, Pramono merupakan ajudan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Sementara SBY menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Jadi saya yakin Demokrat bisa berbenah diri ke depan. Melihat data pun, Demokrat ada di peringkat keempat untuk jumlah kader yang terkena kasus korupsi. Jadi, KPK silakan saja dibuka,” tutur adik ipar SBY tersebut.

Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie pun sempat mengutarakan soal data korupsi partai politik. Kembali mengutip pernyataan SBY, Marzuki menjabarkan data yang didapat dari kepolisan dan kejaksaan menunjukkan 45 persen kasus korupsi itu dilakukan oleh partai lain. Sementara, kasus yang menjerat Partai Demokrat hanya 9 persen.

Menurut Marzuki, SBY menyebutkan data lain bersumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Data KPK menempatkan Partai Demokrat di peringkat ketiga paling korup, dengan persentase 15 persen, sedangkan partai lain yang menduduk peringkat pertama terkorup disebut punya persentase 25 persen kasus. "Itu berdasarkan data dan fakta. Bukan asal turun dari langit saja," kata Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

Nasional
PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

Nasional
MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

Nasional
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

Nasional
Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Nasional
PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

Nasional
Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com