Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bidik 12 Persen Suara Pileg, PPP Perkuat Pengawasan di TPS

Kompas.com - 16/01/2014, 16:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menyatakan pihaknya akan memperkuat pengawasan di tempat pemungutan suara dalam Pemilu nanti. Menurutnya hal itu wajib dilakukan sebagai salah satu upaya mencapai perolehan suara sesuai yang ditargetkan.

Suryadharma menuturkan, partainya telah memiliki pengalaman di Pemilu 2009 lalu. Rendahnya perolehan suara PPP salah satunya disebabkan lemahnya pengawasan di TPS. "Kami sudah menyadari kelemahan-kelemahan di 2009 lalu, misalnya lemahnya pengawasan kami di TPS. Saya berharap tidak lagi ada TPS yang lengah," kata Suryadharma, saat dijumpai di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Mengenai perolehan suara yang ditargetkan, kata Suryadharma, PPP membidik 12 persen suara nasional dalam Pemilu Legislatif 2014. Semua strategi terus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Salah satu hal konkret adalah kerja seluruh kader di daerah pemilihannya masing-masing.

"Target 12 persen itu berdasarkan perhitungan yang rasional. Kalau kader bekerja lebih keras lagi, mungkin bisa sampai 15 persen," pungkasnya.

Saat ditanya mengenai waktu pendeklarasian bakal calon presiden untuk mendongkrak perolehan suara dalam Pemilu Legislatif, Suryadharma belum dapat memastikannya. Akan tetapi, PPP berencana menggelar Musyawarah Kerja Nasional di Bandung pada 7-8 Februari 2014 untuk membahas figur internal yang paling potensial diusung menjadi bakal calon presiden.

"Forum itu nanti yang akan menentukan siapa calonnya. Nama saya sering disebut, tapi kan bukan di dalam forum yang resmi seperti Musyawarah Kerja Nasional, makanya saya belum mau bersikap," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com