Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malam Hari, Mahfud MD Penuhi Panggilan KPK

Kompas.com - 13/01/2014, 20:10 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (13/1/2014) malam. Mahfud memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada di MK yang melibatkan mantan Ketua MK Akil Mochtar.

“Kedatangannya untuk memberi informasi tentang Akil, itu saja. Cuma itu saja,” kata Mahfud

Menurut Mahud, ia memang dijadwalkan untuk diperiksa pada malam hari. Sebab, ia pun baru bisa mendatangi Gedung KPK malam ini. Mahfud sebelumnya tidak dapat memenuhi panggilan KPK pada Jumat (10/1/2014) karena sedang menguji tiga calon doktor di Yogyakarta. “Kan saya jadwal diperiksanya malem,” katanya.

Mahfud mengatakan mesti segera ke KPK untuk diperiksa lantaran masa penahanan Akil segera habis. Jika sampai sekitar 3 Februari surat dakwaan Akil belum rampung dan belum dilimpahkan ke pengadilan, kata Mahfud, maka Akil mesti dibebaskan demi hukum. Mahfud kemudian meminta diperiksa KPK sebelum 15 Januari 2014 karena akan melaksanakan ibadah umrah. Seusai umrah, pada 25 Januari 2014 ia akan pergi ke Jepang.

Sebelumnya, saat berkunjung ke redaksi Tribunnews.com, Mahfud mengaku tiga kali melaporkan Akil ke KPK. Mahfud menuturkan, sejak masih menjabat sebagai Ketua MK, ia pernah menerima beberapa laporan terkait aktivitas mencurigakan yang melibatkan Akil.

Laporan pertama yang disampaikan Mahfud terkait dengan penanganan sengketa pilkada di Nusa Tenggara Timur Barat (NTTB). Saat itu, tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi anak Mahfud di Yogyakarta. Orang tak dikenal tersebut menginformasikan bahwa ada oknum dari NTTB yang membawa uang sebesar Rp 3 miliar untuk diserahkan kepada hakim konstitusi.

Bukan hanya itu, Mahfud juga mendapatkan laporan bahwa Akil terlibat penyelundupan mobil mewah melalui Timor Leste. Mahfud lantas melaporkan ke KPK. Namun ternyata, menurut Mahfud, KPK sudah mendapatkan informasi serupa.

Selain itu, Mahfud mengaku telah mendapatkan informasi yang menyebutkan, dari 31 mobil yang sudah disita KPK dari Akil dan koleganya, terdapat mobil mewah yang diduga berasal dari selundupan tersebut. Satu lagi laporan Mahfud ke KPK yakni atas tudingan dari praktisi hukum bernama Refly Harun bahwa Akil menerima suap terkait penanganan sengketa pilkada di Simalungun, Sumatera Utara.

Ketika itu, Mahfud sudah menyediakan diri untuk diperiksa KPK. Ia juga menyebut, semua sangkaan KPK kepada Akil yakni pilkada Lebak dan Gunung Mas adalah perkara setelah Mahfud keluar dari MK, dan Akil menjabat Ketua MK karena menggantikannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com