Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei "Kompas", Hanya Tiga Partai Raup Suara di Atas 10 Persen

Kompas.com - 09/01/2014, 13:24 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga survei Kompas yang digelar selama 2012 hingga 2013 mendapatkan hanya tiga partai yang masih bertahan menjadi pilihan lebih dari 10 persen responden hingga akhir 2013. Selebihnya mengakhiri tahun tersebut dengan dukungan di bawah 10 persen dalam serial survei itu.

Ketiga partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Dari tiga partai itu, Partai Golkar saja yang masih konsisten bertambah dukungan bila pemilu digelar hari ini.

PDI-P mendapat dukungan 13,3 persen responden pada periode pertama survei yang hasilnya diumumkan pada Desember 2012. Capaian partai ini melejit pada periode kedua survei, dengan tambahan dukungan lebih dari 10 persen, mendapatkan dukungan 23,6 persen. Namun, pada survei ketiga, suaranya melorot menjadi 21,8 persen.

Partai Golkar memiliki dukungan yang lebih tinggi daripada PDI-P pada survei pertama, dengan 15,4 persen suara responden. Berbeda dengan PDI-P, tambahan dukungan untuk partai pada survei kedua tidaklah luar biasa, naik menjadi 16 persen. Namun, Golkar terus menambah dukungan, meski tetap tipis saja, menjadi 16,5 persen pada survei ketiga.

Adapun Partai Gerindra mengawali capaian dukungan dalam survei ini dari awalan "menengah". Partai besutan Prabowo Subianto ini hanya meraup dukungan 6,1 persen pada survei pertama. Namun, lonjakan didapat Gerindra pada survei kedua, dengan meraup 13,6 persen suara. Sayangnya, fenomena penurunan suara pun dialami Gerindra seperti halnya PDI-P pada survei ketiga, dengan dukungan yang turun menjadi 11,5 persen suara.

Sembilan partai politik lain yang juga menjadi peserta Pemilu 2014 masih berkutat dengan dukungan suara di bawah 10 persen atau bahkan terjun bebas dari posisi dukungan di atas 10 persen menjadi di bawah 10 persen.

Sebagian partai yang mengakhiri 2013 dengan dukungan responden di bawah 10 persen mencatatkan konsistensi peningkatan suara dalam tiga survei itu. Namun, sebagian yang lain masih berkutat dengan fluktuasi naik-turun di kisaran suara yang tak jauh berbeda.

Partai yang jatuh bebas dari hasil survei pertama di atas 10 persen menjadi di bawah 10 persen adalah Partai Demokrat. Survei pertama masih mendapatkan partai pemerintah ini mendapatkan dukungan 11,1 persen responden.

Demokrat masih mendapat dukungan di atas 10 persen pada survei kedua, tepatnya dengan dukungan 10,1 persen responden. Namun, suara untuk partai ini langsung terjun ke 7,2 persen pada survei ketiga, bahkan lebih rendah daripada hasil pemilu pertama yang diikutinya pada 2004. Keikutsertaan perdana Partai Demokrat di Pemilu 2004 meraup dukungan 7,45 persen suara dan kemudian mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden.

Survei "Kompas"

Rangkaian survei yang digelar harian Kompas menggunakan metode survei longitudinal, yakni meminta pendapat dari responden yang sama. Ketiga survei dilakukan secara tatap muka, dalam tiga periode waktu.

Survei periode pertama yang hasilnya dilansir pada Desember 2012 dilakukan pada rentang 26 November 2012 sampai 11 Desember 2012. Periode kedua, 30 Mei 2013 sampai 14 Juni 2013, dan diumumkan pada Juni 2013. Adapun periode ketiga terlaksana pada 27 November 2013 sampai 11 Desember 2013, diumumkan mulai Rabu (8/1/2014).

Melibatkan 1.380 sampai 1.400 responden dari 34 provinsi di Indonesia, survei menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dan rentang kesalahan (margin of error) 2,6 persen dalam penarikan sampel acak sederhana.

Hasil survei selengkapnya dapat dibaca di harian Kompas edisi Kamis (9/1/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com