Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Ada Baiknya Jika Berkoalisi dengan PDI-P

Kompas.com - 29/12/2013, 19:28 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Divisi Pembinaan Organisasi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan, setelah pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), terbuka kemungkinan partainya berkoalisi dengan PDI-Perjuangan dalam pemilihan umum 2014 nanti. Jokowi kini digadang-gadang sebagai capres dari PDI-P.

“Saya setuju dengan penilaian itu, bahwa untuk jangka ke depan, ada baiknya koalisi antara Partai Demokrat dan PDI-Perjuangan,” kata Khatibul dalam siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (29/12/2013).

Ia menyebutkan, koalisi antara Demokrat dengan PDI-P bisa membuat pemerintahan ke depan lebih baik. “Demokrat yang sudah punya presiden selama dua periode dan PDI-P popularitasnya cukup baik sesuai hasil survei sehingga koalisi dua partai ini bisa membuat pemerintahan ke depan jauh lebih baik dari sekarang,” ujar Khatibul.

Mengenai pertemuan Yudhoyono dengan Jokowi di Kantor Presiden, dua hari lalu, Khatibul mengakui ada nuansa berbeda dalam pertemuan tersebut. Hal ini, katanya, mengingat Jokowi tengah menjadi tokoh yang popular menurut sejumlah survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Oleh karena itulah, menurut Khatibul, terasa lumrah jika masyarakat menilai pertemuan keduanya spesial.

“Pertemuan itu terasa spesifik karena pada posisi spesifik juga. Yang kedua, Jokowi pada posisi sangat popular pada saat ini sebagai gubernur yang diinginkan menjadi presiden oleh banyak masyarakat yang saya lihat di daerah dan di Jakarta juga. Yang ketiga Jokowi menjadi magnitude dalam konteks seorang pemimpin kepala daerah yang dianggap sebagai pekerja serius untuk rakyatnya. Nah karena itulah ketika ketemu presiden jadi semacam spesial," tuturnya.

Meskipun demikian, Khatibul menegaskan bahwa inti pertemuan antara Yudhoyono dengan Jokowi tersebut adalah bagian dari koordinasi struktural antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, katanya, gubernur wajib berkoordinasi dengan presiden. Gubernur, lanjutnya, merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. “Jadi hal yang sudah lazim saya kira presiden memanggil bertemu dengan para gubernur,” ucap Khatibul.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden membahas sejumlah hal, di antaranya penanganan banjir, dan kemacetan Kota Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung hampir satu jam itu, menurut Jokowi, juga dibahas persiapan pelaksanaan pemilu 2014. Jokowi selaku gubernur DKI Jakarta diminta Presiden untuk ikut mengamankan pelaksanaan pemilu dan memantau proses pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com