Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2013, Korban Pelanggaran HAM Berat '65 Dominasi Laporan LPSK

Kompas.com - 27/12/2013, 18:55 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan laporan catatan akhir tahun terkait kinerja lembaganya sepanjang tahun 2013. Dalam laporan itu, saksi dan korban kasus kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia tahun 1965 menjadi yang paling banyak mengajukan permohonan perlindungan kepada lembaga itu. Dari total 1.555 laporan yang masuk ke LPSK, sebanyak 1.151 laporan di antaranya berasal dari saksi dan korban pelanggaran HAM berat.

"Meski sejumlah media mengatakan persoalan hukum yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah kasus korupsi, namun data LPSK menunjukkan fakta menarik bahwa saksi dan korban pelanggaran HAM berat lah yang justru lebih mendominasi untuk meminta perlindungan ke LPSK," kata komisioner LPSK, Edwin Partogi saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (27/12/2013).

Saat penyampaian catatan akhir tahun, selain Edwin, tiga komisioner LPSK lainnya yaitu Abdul Haris Semendawai (Ketua LPSK), Hasto Atmojo, dan Askari Razak terlihat hadir. Sementara, tiga komisioner lainnya berhalangan hadir.

Sementara posisi kedua disusul kasus perdagangan manusia (human trafficking) sebanyak 77 laporan, kasus korupsi 50 laporan, narkotika 5 laporan, KDRT 4 laporan, terorisme dua orang, dan 266 laporan lain berasal dari tindak pidana umum lainnya.

Banyaknya laporan dari kasus pelanggaran HAM berat ini juga diikuti dengan sebaran wilayah pihak pelapor dan waktu saat pelapor. Dari sebaran wilayah, korban dan saksi paling banyak datang dari wilayah Jawa Tengah (719), Jawa Timur (198), dan Jawa Barat (144).

Sementara dari segi waktu pelaporan, sepanjang tahun 2013, laporan paling banyak terjadi pada bulan September sebesar 625 laporan. "Memang ada kenaikan cukup mencolok (pada bulan September). Mungkin saja kebetulan barangkali," kata komisioner lainnya, Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com