Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Tak Ambil Pusing soal Tudingan Fahri Sebut Dia di Balik Century

Kompas.com - 19/12/2013, 08:54 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto enggan menanggapi tudingan anggota Tim Pengawas Bank Century dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah yang menyebut dia berada di balik pembengkakan dana talangan (bail out) Bank Century menjadi Rp 6,7 triliun. Bambang mengatakan, konsentrasi dan fokus menyelesaikan kasus Century seperti yang dijanjikan KPK lebih bermanfaat daripada bergibah.

“Diusulkan agar yang menanggapi kantor WSA saja di mana saya dulu bekerja karena saya ingin fokus dan konsentrasi pada penyelesaian Century seperti yang dijanjikan KPK. Saya meyakini itu jauh lebih bermanfaat daripada bergibah,” ujar Bambang melalui pesan singkat, Kamis (19/12/2013) saat dikonfirmasi soal pernyataan Fahri.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah.
Tudingan Fahri Hamzah

Sebelumnya, Fahri menduga ada rekomendasi dari kantor pengacara tempat Bambang bekerja sebelum dia menjadi pimpinan KPK atas penggelembungan dan bail out Century. Ketika itu, Bambang menjadi kuasa hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Kami temukan adanya rekomendasi dari satu kantor lawyer. Jadi, tembakan Boediono ini kena dua orang, LPS dan kantor lawyer yang sekarang ini jadi pimpinan KPK,” kata Fahri.

Sejak rapat panitia khusus untuk Century dilakukan di DPR, Fahri memantau, Bambang selalu hadir melihat perkembangan kasus ini. Kecurigaan ini, sebut Fahri, semakin bertambah manakala Bambang menjadi komandan dalam penyidikan kasus Century di KPK.

Menurut Fahri, penggelontoran dana talangan Century ini bermula pada tanggal 20 November 2008 malam hari, ketika Bank Century diputuskan butuh suntikan dana pemerintah sebesar Rp 632 miliar. Pengucuran dana ini disetujui oleh Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati.

Pada tanggal 24 November 2008, Sri Mulyani menghadap Wapres saat itu, Jusuf Kalla, dan melaporkan bahwa dana talangan menjadi Rp 6,7 triliun. Pada saat menghadap JK, Sri Mulyani pun mengaku ditipu oleh Bank Indonesia. Hal ini termuat dalam rapat Timwas Century dengan Jusuf Kalla pada tahun 2012 lalu.

Fahri mengatakan, Sri Mulyani sudah menunjuk BI sebagai penanggung jawab penggelembungan dana talangan Bank Century ini. Saat itu, Gubernur BI dijabat oleh Boediono. Namun, Boediono justru melemparkan tanggung jawab soal dana talangan ini ke LPS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

Nasional
MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

Nasional
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

Nasional
Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Nasional
PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

Nasional
Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com