Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jajak Pendapat Kompas: Menebak Akhir Kabinet Indonesia Bersatu II

Kompas.com - 16/12/2013, 08:40 WIB

KOMPAS.com - PEMERIKSAAN sejumlah menteri dalam kasus dugaan korupsi membangkitkan pertanyaan publik tentang kredibilitas menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Isu miring yang menimpa sejumlah menteri ditambah minimnya prestasi menonjol membuat wajah kabinet tak kunjung membaik di mata publik.

Upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali merombak anggota kabinet sejak Oktober 2011, bahkan menambah struktur wakil menteri (wamen), tampaknya belum membawa perubahan berarti.

Hingga jelang pergantian tahun 2013, kepuasan publik terhadap kinerja para menteri kabinet tetap bergeming. Alih-alih membaik, yang terjadi justru sebaliknya, yakni terjadi penurunan tingkat kepuasan publik.

Jajak pendapat triwulanan yang diselenggarakan sejak awal pemerintahan periode kedua SBY (Januari 2010 sampai Oktober 2013) merekam, persepsi positif publik tak pernah beranjak dari angka maksimal 20 hingga 30 persen.

Bahkan, dari tahun 2010 hingga 2013, setiap tahun terjadi penurunan gradual dari rata-rata 27,2 persen pada 2010, menurun curam hingga rata-rata sekitar 20,8 persen pada 2011 hingga 2013.

Jika ditelusuri lebih jauh, penurunan kepuasan publik tampaknya sangat terkait dengan terjadinya kasus-kasus hukum. Sebanyak 83,1 persen responden menyatakan tidak puas dalam hal penegakan hukum.

Sebaliknya, yang merasa puas justru semakin turun. Kepuasan responden pada Oktober 2013 hanya mencapai 15,3 persen, turun dari 20,9 persen dibandingkan jajak Juli 2013.

Persoalan selain hukum yang cukup besar disorot adalah problem ekonomi, yakni terkait dengan mahalnya harga kebutuhan hidup sehari-hari.

Persoalan lain adalah terpaan sejumlah isu moral yang melibatkan individu menteri yang bisa memengaruhi penilaian publik dan aspek keseluruhan sistem pemerintahan yang melingkupi menteri.

Sebagaimana diketahui, sistem pemerintahan saat ini sangat terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dua bidang yang langsung bersentuhan dan dirasakan masyarakat manfaatnya.

Dibandingkan citra pemerintahan SBY secara keseluruhan pun, kinerja para menteri masih berada di bawahnya, terpaut hampir 1,5 kali angka kepuasan pada pemerintahan SBY.

Jika dirunut pada periode pertama kepemimpinan SBY (2004-2009), pola apresiasi yang sama terlihat. Namun, berbeda dengan periode kedua ini, akhir periode pertama pemerintahan SBY (tahun 2009), ada rebound apresiasi publik yang
signifikan kepada menteri, yaitu mencapai hingga 38 persen responden.

Dengan demikian, ada dua hal yang khas pada akhir tahun jelang berakhirnya periode kepemimpinan Presiden Yudhoyono saat ini.

Pertama, apresiasi terhadap pemerintahan SBY tampaknya tak ”mengikutsertakan” apresiasi terhadap para menteri sebagai anggota kabinet.

Kedua, tak ada perbaikan penilaian publik atas kinerja para menteri di akhir periode sebagaimana yang terjadi di periode pertama pemerintahan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com