Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cyrus: Jokowi Capres Setengah Dewa, Bisa Gabung Partai Mana Saja

Kompas.com - 15/12/2013, 17:07 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diyakini dapat mendongkrak elektabilitas partai mana pun yang mendukungnya sebagai calon presiden. Asalkan mendukung pencalonan Jokowi saat ini, partai besar maupun kecil akan mendapat dukungan lebih besar.

Hal itu disampaikan peneliti Cyrus Network, Eko David Afianto, saat memaparkan hasil riset lembaga riset tersebut di Jakarta, Minggu (15/12/2013). Hasil riset tersebut, ketika Jokowi bergabung dengan partai lain, baik yang sudah dapat dipastikan lolos parliamentary threshold(PT) maupun yang terancam tidak lolos, elektabilitas partai-partai tersebut akan naik.

"Berbeda ketika kandidat lain yang dijadikan calon presiden. Sehingga, Jokowi pada hari ini tidak perlu risau dengan partai. Jokowi bisa bergabung dengan partai mana pun," kata Eko.

Ia menjelaskan, saat Jokowi bergabung dengan PDI Perjuangan, maka suara PDI Perjuangan dapat mencapai titik potensial tertinggi hingga 60 persen. Adapun jika ia bergabung dengan Golkar, maka titik potensial tertinggi yang dapat diraih mencapai 53 persen. Begitu pula ketika ia bergabung dengan Gerindra, maka partai tersebut akan dapat meraih suara hingga 48 persen.

"Dengan catatan jika jauh-jauh hari menyatakan diri sebagai satu-satunya partai yang mengusung Jokowi sebagai calon presiden," ujarnya.

Untuk partai yang terancam tak lolos PT, seperti Partai Bulan Bintang, Nasdem, maupun PKPI, figur Jokowi dapat mengangkat perolehan suara partai tersebut hingga menyentuh angka 40 persen. "Ini adalah salah satu fakta bahwa figur Jokowi adalah capres setengah dewa," kata dia.

Survei Cyrus Network itu dilakukan dalam kurun waktu 13-17 September 2013 dengan metode tatap muka. Survei ini melibatkan 1.020 responden yang dipilih secara acak  dengan usia minimal 17 tahun atau yang sudah menikah yang tersebar di 204 desa/kelurahan di 33 provinsi. Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan batas kesalahan kurang lebih 3,1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com