Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Februari, PDI-P Sudah Harus Tentukan Sikap

Kompas.com - 09/12/2013, 15:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin berharap partainya segera menentukan calon presiden yang akan diusung di 2014. Dalam hitungannya, tenggat waktu penentuan calon presiden itu tak lewat dari Februari tahun depan.

Hasanuddin menjelaskan, saat ini hampir semua partai politik peserta Pemilu 2014 telah terang-terangan mengungkap figur yang akan diusung menjadi calon presiden. Ia tak ingin partainya telat mendeklarasikan calon presiden, karena khawatir akan berpengaruh buruk pada perolehan suara di Pemilu nanti.

"Saya rasa Februari (PDI-P) sudah harus tentukan sikap, kalau enggak, bisa habis kita," kata Hasanuddin, di sela-sela Rapat Kerja Fraksi PDI Perjuangan, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (9/12/2013).

Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu mengatakan bahwa partainya memiliki tiga skenario terkait calon presiden. Skenario tersebut adalah menduetkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Joko Widodo, menduetkan Joko Widodo dengan kader internal, atau menduetkan Joko Widodo dengan tokoh partai lain melalui koalisi.

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan skenario calon presiden dan sudah membuat kajian serta survei yang memunculkan nama Joko Widodo dan Megawati. Internal, katanya, masih mengharapkan sosok kepemimpinan Megawati untuk mengatasi persoalan krisis bangsa yang global pada era mendatang.

Sosok Megawati juga dianggap bisa melindungi Joko Widodo dari serangan politik yang mulai gencar terjadi. Namun begitu, Megawati belum mau membeberkan skenario tersebut. Ia memilih mengikuti amanat hasil Rakernas III PDI Perjuangan yang baru akan menentukan calon presiden sesuai dengan kesiapan internal dan suasana politik terkini. Megawati mengatakan, saat ini partainya masih fokus pada upaya pemenangan pemilu legislatif dengan target perolehan suara di atas 20 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com