Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Rapimnas Golkar, Abraham Samad Sindir Perilaku Korup Elite Partai

Kompas.com - 23/11/2013, 12:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad memberikan materi pemberantasan korupsi dalam acara Rapat Pimpinan Nasional V Partai Golkar, Sabtu (23/11/2013) di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Dengan bersemangat, Abraham menyebut berbagai kasus korupsi termasuk penyebab perilaku pejabat yang korup, termasuk kasus korupsi yang melibatkan elite Partai Golkar.

Awalnya, Abraham menjelaskan tentang kerugian hingga penyebab perilaku korup. Berkali-kali Abraham menyinggung soal kasus korupsi di Kementerian Agama. "Korupsi sudah dahsyat, menyebar ke mana-mana, bahkan Kementerian Agama pun juga melakukannya," kata Abraham.

Menurut Abraham, perilaku korupsi di Kementerian Agama ini sulit dihilangkan. Saat KPK membongkar satu kasus di situ, hal tersebut ternyata tak membuat efek jera. "Ternyata tetap masih ada lagi yang korupsi," ujar Abraham.

Mantan aktivis antikorupsi ini tidak menunjuk secara spesifik kasus yang dimaksudnya. Namun, KPK sempat membongkar kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran. Dalam kasus ini, Ketua DPP Partai Golkar Zulkarnain Djabar dan anaknya ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini juga sempat menyinggung peranan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang berkali-kali menyatakan tak terlibat kasus ini.

Tak hanya menyinggung kasus korupsi di Kementerian Agama, Abraham juga menyindir perilaku korup para kepala daerah. Ia menuturkan, Sulawesi yang memiliki kekayaan alam melimpah justru dilanda kemiskinan dan infrastruktur buruk. Di sisi lain, kepala daerahnya kaya raya.

Pernyataan Abraham ini pun mendapat sorak-sorai dari para pengurus Partai Golkar yang hadir pada acara tersebut. Pernyataan Abraham ini seolah menyindir kepala daerah Partai Golkar yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, dan Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus. Mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, yang juga dari Partai Golkar, sudah dijebloskan KPK dalam kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau.

Seorang pengurus Dewan Pimpinan Daerah DI Yogyakarta, Jhon Eskaban, mendukung KPK untuk tanpa takut mengungkap semua kasus korupsi yang ada. Jhon bahkan menantang KPK untuk menangkap para elite Partai Golkar. "Beranikah KPK menangkap elite-elite Golkar yang terindikasi korupsi?" teriak Jhon yang langsung disembut reaksi tawa dan tepuk tangan di dalam forum rapimnas.

Sejumlah nama elite Partai Golkar kerap disebut-sebut dalam kasus korupsi. Selain Priyo Budi Santoso, yang kini menjabat Wakil Ketua DPR RI, para petinggi Partai Golkar yang sempat dikaitkan dalam kasus korupsi adalah Bendahara Umum Setya Novanto. Setya dikaitkan dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad juga sempat tersandung kasus korupsi dana selisih penggunaan anggaran DPRD Provinsi Gorontalo 2001. Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo yang dikaitkan dalam kasus pengadaan simulator surat izin mengemudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com