Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Internal Golkar Keluhkan Dana Logistik yang Mandek

Kompas.com - 22/11/2013, 20:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar berambisi menjadi partai pemenang Pemilu 2014. Namun, lima bulan menjelang Pemilu, partai ini mengalami persoalan finansial. Sejumlah daerah hingga sekarang belum mendapatkan dana logistik yang merupakan bagian dari Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP).

"Belum, belum ada yang dapat. Nggak cuma di kami, tapi semuanya (belum dapat)," ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Harry Affandi saat dijumpai di sela-sela acara Rapimnas V Partai Golkar di JS Luwansa Hotel, Jumat (22/11/2013).

Hal senada juga disampaikan Ketua BKPP DPD Golkar Sumatera Barat Chairul Darwis. Chairul bahkan mengatakan bantuan logistik pemilu baru akan diterima daerahnya pada bulan Januari. Hal ini, sebut Chairul, membuat pengurus daerah kesulitan untuk melakukan sosialisasi.

"Belum ada bantuan. Memang agak sulit. Dana daerah kan terbatas. Logistik ini menjadi persoalan, karena menyangkut bagaimana partai bekerja," ucapnya.

Caleg Menyumbang

Politisi Partai Golkar yang juga caleg DPR RI untuk daerah pemilihan Jawa Barat X, Agun Gunanjar, mengamini kabar terhambatnya dana logistik di daerah. Menurut Agun, saat ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar baru menyiapkan atribut seperti bendera. Namun, benderai-bendera itu baru diserahkan setelah acara rapimnas.

"Kalau sekarang kan terlambat, makanya kemarin caleg-caleg berinisiatif pakai dana pribadi dulu. Termasuk memberikan (dana) kepada DPD untuk membantu karena tujuan kita kan menang," ucap Agun.

Ketua Komisi II DPR ini mengatakan, DPP Partai Golkar memang sempat menjanjikan akan membantu dana logistik berupa uang tunai kepada DPD tingkai I dan II. Namun, dia mengaku tidak tahu alasan DPP belum juga mencairkan dana itu kepada pengurus daerah. Agun hanya menyebutkan partainya baru menyiapkan uang untuk biaya saksi di tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS). Jumlahnya mencapai sekitar Rp 51 miliar. Akan tetapi, uang itu baru dicairkan mendekati waktu pelaksanaan pemilihan legislatif.

Saat dikonfirmasi soal mandeknya pencairan dana logistik tersebut, Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto membantahnya. Ia mengatakan persoalan dana ini sudah diselesaikan sebulan yang lalu. "Sudah beres semua. Saya tertawa saja baca berita ada yang bilang itu belum beres," kata Setya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com