Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: Penyadapan Australia Melanggar Adab

Kompas.com - 21/11/2013, 17:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis

Sumber Antara
PADANG, KOMPAS.com — Akademisi Anies Baswedan mengatakan, penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap pejabat Indonesia merupakan tindakan yang melanggar adab. Penyadapan itu seharusnya tidak dilakukan lantaran Indonesia-Australia negara tetangga selamanya.

"Indonesia dan Australia memiliki hubungan sebagai negara tetangga selamanya. Perbuatan penyadapan itu telah melanggar adab bertetangga tersebut," kata Anies di sela-sela acara Kuliah Umum di Kampus Universitas Andalas (Unand) Padang seperti dikutip Antara, Kamis (21/11/2013).

Bakal calon presiden dari Partai Demokrat itu mengatakan, tindakan Australia tersebut telah mencemari kehidupan bermasyarakat di antara kedua negara. Permintaan maaf dari pemerintahan Australia menjadi solusi absolut untuk meredakan ketegangan ini.

Menurut dia, tindakan pemerintahan RI dengan menarik duta besarnya dari Australia merupakan langkah yang tepat. Dengan begitu, terlihat upaya Pemerintah Australia untuk meredakan ketegangan ini, atau sebaliknya membiarkan masalah ini menjadi berlarut-larut.

Selain itu, secara hubungan internasional, katanya, tindakan ini telah merusak undang-undang (UU) kerahasiaan urusan masing-masing negara. Tindakan tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengecam tindakan penyadapan intelijen Australia bisa menjadi langkah konkret pemerintah untuk membela bangsa dan negara. Ini menjadi salah satu contoh upaya pemimpin dalam menjaga kedaulatan bangsanya.

Di sisi lain, Anies mengatakan, menjaga kedaulatan negara membutuhkan peran serta pemimpin yang menggerakkan. Artinya, pemimpin ini mampu menarik simpati dan kepercayaan dari masyarakat untuk bersama membela bangsa dan negaranya. Tentunya, pemimpin ini mampu berpikir secara praktis dan teoretis terhadap persoalan yang sedang dihadapi bangsanya.

Khawatir Indonesia lebih percaya China

Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (Cinaps) Guspiabri Sumowigeno secara terpisah menilai penyadapan yang dilakukan Australia dilandasi kekhawatiran bahwa Indonesia lebih memercayai China sehingga berpaling dari "China Containment Policy".

"Inilah yang sekarang sedang membuat panik kekuatan-kekuatan politik Australia," kata Guspiabri.

"China Containment Policy" merupakan cara yang dilakukan Amerika Serikat untuk membendung meningkatnya pengaruh China sebagai negara adidaya baru.

Menurut dia, skandal penyadapan yang terungkap ini pasti merusak kebijakan yang ditujukan untuk membendung kebangkitan pengaruh China yang sedang muncul menjadi kekuatan adidaya ekonomi, politik, dan militer.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com