Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas: Ada Jabatan Eksklusif di Tubuh Polri

Kompas.com - 19/11/2013, 15:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengatakan bahwa ada jabatan-jabatan eksklusif di tubuh Polri. Jabatan eksklusif itulah yang pada akhirnya membuat praktik setoran yang dilakukan oleh bawahan kepada atasannya menjamur.

Anggota Kompolnas, Hamidah Abdurrahman, mengatakan, jabatan eksklusif di tubuh Polri yang dimaksudnya adalah jabatan sebagai pimpinan pada Satuan Lalu Lintas Polri maupun Satuan Reserse Kriminal Polri. Kedua satuan itu kerap dianggap sebagai batu loncatan oleh anggota kepolisian agar dapat memperoleh karier cemerlang di Polri.

"Jabatan-jabatan tersebut tidak diperoleh dengan mudah sehingga terjadi persaingan tidak sehat," kata Hamidah melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (19/11/3013).

Selain itu, biasanya praktik setoran ilegal itu dilakukan karena anggota ingin mempercepat kariernya dengan naik atau pindah ke satuan kerja lain. Ia menambahkan, umumnya uang hasil setoran itu digunakan untuk membiayai keperluan atasannya baik kebutuhan operasional maupun pribadi.

Sementara itu, anggota Kompolnas yang lain, M Nasser, mengungkapkan, bukan perkara mudah untuk membongkar praktik setoran tersebut. Pasalnya, meski banyak laporan masyarakat terkait hal tersebut, tetapi bukti yang ada minim.

"Kabar itu sudah kami dengar, tapi sampai sekarang masih belum ada bukti-bukti yang mendukung. Tolong kasih kami bukti," ujarnya.

Ia menambahkan, Kompolnas telah terjun ke lapangan untuk mengecek langsung kebenaran informasi yang diperoleh atas praktik suap tersebut. Namun, hasil investigasi yang diperoleh tak sesuai dengan informasi yang didapat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie membantah jika ada jabatan-jabatan tertentu di Polri yang diistimewakan. Ia pun membantah adanya praktik suap yang diberikan bawahan kepada atasan agar mereka bisa menduduki jabatan tertentu atau pindah pada satuan kerja yang diinginkan.

"Saya hampir 30 tahun di Reserse belum pernah saat saya menjabat harus menyerahkan uang. Itu mungkin kasuistis tergantung kepada yang bersangkutan sendiri," kata Ronny saat ditemui di sela-sela kegiatan "Silaturahmi Kapolri dengan Insan Pers" di Mabes Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com