Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta: Saya Disadap, Presiden Disadap, "This is Very Serious"...

Kompas.com - 19/11/2013, 14:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengecam penyadapan yang dilakukan Australia kepada para pejabat tinggi di Indonesia. Menurutnya, penyadapan itu merupakan kejahatan serius dan mencederai hubungan antara Indonesia dengan Australia.

Hatta menyampaikan, selama ini hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia sudah cukup baik. Akan tetapi, hubungan itu seketika terancam rusak akibat penyadapan yang dilakukan Australia dan menyasar para pejabat tinggi Indonesia.

"Saya ingin katakan bahwa penyadapan itu mencederai hubungan baik dan kepercayaan kita pada negara sahabat selama ini," kata Hatta, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Saat dimintai pendapat mengenai perlunya Duta Besar Australia di Indonesia dipulangkan, Hatta menyerahkan keputusan itu pada Kementerian Luar Negeri. Secara tegas, saat ini dirinya meminta Pemerintah Australia menyudahi bungkamnya dan segera memberi penjelasan mengenai penyadapan tersebut.

"Saya disadap, Mensesneg disadap, Presiden disadap, pembantu dekat presiden disadap, itu sudah masuk ke jantungnya pemerintahan. Jadi this is very serious," tandasnya.

Dugaan penyadapan itu mengemuka setelah kantor media Australia ABC dan harian The Guardian menurunkan laporan bahwa Australia menyadap komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan orang-orang dekatnya pada 2009.

Berdasarkan laporan itu sejumlah pejabat seperti Boediono, Jusuf Kalla, jubir Presiden saat itu Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Hatta Rajasa, Sri Mulyani, Widodo AS, dan Sofyan Djalil. Ibu Negara Ani Yudhoyono juga disebut sebagai target penyadapan. Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto melalui pesan singkat telepon kepada BBC Indonesia mengatakan, akan memanggil Duta Besar Australia Greg Moriarty untuk dimintai keterangan.

Dari Canberra, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak menanggapi klaim bahwa badan intelijen Australia menyadap komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009. Kantor berita ABC melaporkan Abbott berbicara di parlemen Australia, Senin (18/11/2013), dan menyatakan bahwa semua pemerintah negara di dunia tahu bahwa pemerintah negara lain mengumpulkan informasi.

Menanggapi itu, Pemerintah Indonesia menyatakan akan memanggil duta besarnya dari Australia. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di kantor Kementerian Luar Negeri pada Senin (18/11/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com