Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Sutan Bhatoegana yang Tak Diikutkan dalam Komite Konvensi Demokrat

Kompas.com - 18/11/2013, 18:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan hasil survei, Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat ternyata masih kurang pamor. Beberapa pihak menganalisis penyebabnya. Salah satunya adalah komentar-komentar negatif yang kerap dilontarkan elite Partai Demokrat.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Sutan Bhatoegana pun tersenyum.

Ah, siapa bilang (konvensi tidak populer) karena aku dan Ruhut? Justru memang sifat saya dan Ruhut, karena kami ini orang Batak, jadinya ceplas-ceplos. Apa kaitannya karena kita konvensi rating-nya turun? Lah, rating kita dari dulu naik terus, kok,” kata Sutan di Kompleks Parlemen, Senin (18/11/2013).

Menurut Sutan, lantaran memiliki karakter yang ceplas-ceplos itulah dia akhirnya tidak terpilih sebagai anggota Komite Konvensi Partai Demokrat. Hal ini diketahuinya saat anggota Komite Konvensi terbentuk. Dia melihat tidak ada politisi senior yang masuk di dalamnya.

“Saya sempat bertanya ke Pak Jero. Kok itu namaku enggak masuk? Enggak ada politisi senior di situ, namanya kurang dikenal,” tutur Sutan.

“Katanya, sengaja enggak masukin aku dan Ruhut yang suka rame-rame ini, biar peserta konvensinya enggak kalah top! Ha-ha-ha,” kata Sutan sambil tertawa.

Dikritik

Ia mengaku gaya bicaranya ini memang kerap dikritik, termasuk dari internal Partai Demokrat. Bahkan, kritikan dilontarkan pula oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, TB Silalahi.

“Tapi yang penting hati saya bersih,” kata Sutan.

Ia mengatakan, Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat tidak terlalu ramai lantaran sejak awal Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah menitipkan pesan agar 11 peserta konvensi tidak saling serang untuk menaikkan pamor.

“Tidak boleh saling serang, Pak SBY sudah titip pesan,” ujarnya.

Hasil survei yang dilakukan Founding Fathers House pada 9 Oktober sampai 9 November 2013 mendapati bahwa mayoritas rakyat Indonesia tidak mengetahui soal konvensi Partai Demokrat. (baca: Mayoritas Masyarakat Indonesia Tidak Tahu soal Konvensi Partai Demokrat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com