Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Hakim MK Jangan Tampil di Publik

Kompas.com - 18/11/2013, 12:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto mengatakan, hakim konstitusi seharusnya tidak muncul di publik dan media. Menurut Sidarto, meskipun sepele, sering tampil di publik dapat merendahkan kredibilitas para penjaga konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut disampaikan Sidarto saat memberi sambutan dalam dialog "Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga" di Jakarta, Senin (18/11/2013).

Sidarto membandingkan hakim konstitusi di Indonesia dan hakim konstitusi di luar negeri. Tanpa menyebut negara, ia mengatakan, "Kalau di luar negeri sana, hakim konstitusi itu yang terdengar cuma ketukan palunya saja. Tapi ketukan itu sangat berwibawa," ujar dia.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, meski tak tampil di publik, putusan MK di luar negeri sangat dihormati. "Tidak ada yang berani protes (putusan hakim konstitusi). Kalau sudah diputus, semuanya akan menghormati. Semuanya akan bilang, 'Oh yes, my Lord'," tambahnya.

Keadaan tersebut, menurut Sidarto, berbanding terbalik dengan kondisi hakim konstitusi di Indonesia yang gemar tampil di hadapan publik. Terlepas dari kasus dugaan suap yang menimpa mantan Ketua MK Akil Mochtar, kata dia, sering tampilnya hakim konstitusi di publik telah menurunkan wibawa hakim konstitusi.

"Jadi kalau orang luar melihat hakim di sini pasti kaget. Kok hakim bisa ya seperti itu? Karena di negara mereka tidak ada seperti itu," pungkas Sidarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com