Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapimnas Golkar Tak Akan Bahas Pendamping Ical di Pilpres

Kompas.com - 09/11/2013, 19:52 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Rapat Pimpinan Nasional DPP Partai Golkar di Jakarta yang akan digelar 21-23 November 2013, dipastikan tak akan membahas pendamping Aburizal Bakrie alias Ical sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden periode 2014-2019.

"Tidak ada pembahasan apa pun tentang cawapres. Bahkan, usulan untuk nama-namanya saja juga tidak diagendakan," ujar Panitia SC Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (9/11/2013).

Ridwan menjelaskan, akan ada forum tersendiri untuk membahas nama-nama pendamping Ical. Pembahasan akan dilakukan seusai gelaran pemilihan umum (pemilu) anggota legislatif pada 9 April 2014. Hal ini, kata dia, sekaligus mengukur perolehan suara yang didapat partainya.

"Forum itu kemungkinan besar berbentuk Rapimnas Khusus yang dilaksanakan setelah Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014. Saat itulah DPD-DPD di Jatim boleh mengusulkan nama-nama yang dirasa layak maju sebagai cawapres dari Golkar," kata Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar tersebut.

Ridwan mengatakan, beberapa agenda yang dibahas dalam Rapimnas mendatang adalah strategi pemenangan Partai Golkar dalam pemilu anggota legislatif, di antaranya pembahasan tentang logistik partai, saksi-saksi partai, dan sejumlah kepentingan partai lainnya.

"Semuanya murni tentang upaya pemenangan partai dalam Pemilu 2014. Target kami menang dan meraih kursi sebanyak-banyaknya. Tidak hanya di DPR RI, tetapi di DPRD tingkat I dan II juga demikian," kata mantan Ketua DPD Partai Golkar Jatim itu.

Seperti diberitakan, sejumlah nama masuk dalam bursa pendamping Ical, yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso, Gubernur Jatim Soekarwo, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sri Sultan Hamengkubuono, serta nama-nama tokoh nasional lainnya.

Sesuai hasil Rapimnas ke III tahun 2012, Ical diberi kewenangan untuk memutuskan siapa pendampingnya kelak. Namun, sebelum memutuskan, Ical perlu meminta pandangan dari internal partai.

Namun, pencapresan tentu masih melihat hasil Pemilu Legislatif pada April 2014 lantaran ada syarat ambang batas pengusungan capres-cawapres. Jika tak cukup, maka parpol harus berkoalisi. Penetapan capres-cawapres bisa saja berubah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com