Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senin, Pimpinan DPR Bertemu Dubes AS dan Australia Bahas Penyadapan

Kompas.com - 08/11/2013, 20:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan Komisi I DPR akan melakukan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat dan Australia untuk Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai informasi penyadapan oleh AS dan Australia terhadap Indonesia. Pertemuan tersebut dijadwalkan digelar di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Senin (11/11/2013).

“Dalam satu dua hari ke depan, pimpinan DPR bersama pimpinan Komisi I DPR akan melakukan pertemuan dengan dua dubes itu. Bukan pemanggilan, tapi lebih kepada courtesy call, mengundang tamu kehormatan,” ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Priyo menilai reaksi keras terkait penyadapan tak hanya perlu dilakukan pemerintah, tetapi juga parlemen. DPR, kata Priyo, akan mendengar terlebih dulu penjelasan kedua duta besar itu. Ia berharap penjelasan kali ini lebih terbuka dibandingkan penjelasan kedua duta besar tersebut kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia beberapa waktu lalu.

“Kami masih menyimpan pertanyaan untuk dua negara ini. Tapi kalau mereka tidak memberikan penjelasan yang memuaskan, saya rasa dampaknya hubungan kedua negara bisa saja terganggu. Saya khawatirkan ini,” ucap Priyo.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah meminta konfirmasi kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia mengenai penyadapan. Hasilnya, baik AS maupun Australia tidak membenarkan, juga tidak menyangkal.

"Kedua pemerintahan tersebut tidak menyangkal ataupun menyanggah," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (4/11/2013).

Menurut Marty, jawaban tersebut tidak hanya diterima Indonesia, tetapi juga negara-negara lain yang diberitakan telah disadap. Khusus untuk Amerika, lanjut Marty, mereka mengaku masih dalam tahap konfirmasi.

Oleh karena itu, lanjut Marty, yang dapat dilakukan Indonesia adalah meningkatkan kewaspadaan. Indonesia akan melakukan berbagai upaya agar masalah keamanan terkait penyadapan ini dapat teratasi dan tidak terjadi kembali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com