Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Palembang Tegaskan Transfer Rp 500 Juta Bukan untuk Akil

Kompas.com - 08/11/2013, 18:42 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Palembang Romi Herton menegaskan bahwa bukti transfer uang Rp 500 juta yang ditemukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penggeledahan di rumah pribadinya beberapa waktu lalu merupakan bukti transfer dari rekeningnya ke rekening istrinya. Uang Rp 500 juta tersebut tidak ada kaitannya dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.

“Itu kan rekening yang setor istrinya saya untuk rekening dia sendiri. Itu juga sudah saya serahkan,” kata Romi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (8/11/2013) seusai diperiksa KPK selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah di MK.

Romi juga mengaku siap membuktikan kepada KPK mengenai bukti transfer uang Rp 500 juta yang katanya dilakukan oleh istrinya itu. Selebihnya, Romi mengaku telah menyampaikan kepada KPK semua yang dia ketahui.

“Saya sudah memenuhi panggilan KPK terkait kasus Pak Akil Mochtar dan saya sudah memberikan informasi yang diminta oleh KPK, dan sebagai warga negara yang baik, saya mengikuti semua prosedur,” tuturnya.

Saat ditanya mengenai uang Rp 2 miliar yang dibawa Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palembang saat menuju Jakarta, Romi enggan menjawab. Dia lantas berjalan memasuki mobil yang menjemputnya dengan dikawal tiga pengawalnya. Sempat terjadi perselisihan antara wartawan dengan para pengawal Romi.

Setelah Romi masuk, mobilnya langsung meluncur ke luar Gedung KPK tanpa menghiraukan kamera pewarta yang masih menyorot ke arah dalam mobil.

Ada pun uang Rp 2 miliar yang dibawa Sekda Palembang ditemukan petugas Bandara Sultan Badaruddin II, Palembang, Sumsel beberapa waktu lalu. Saat itu, Sekda hendak bertola ke Jakarta. Uang dalam tas itu terdeteksi mesin x-ray bandara.

KPK memeriksa Romi sebagai saksi karena dia dianggap tahu seputar kasus dugaan suap sengketa pilkada di MK. Sebelumnya tim penyidik KPK menggeledah kantor dan rumah pribadi Romi di Palembang. KPK juga menggeledah kantor dan rumah pribadi Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan, Budi Antoni, terkait kasus yang sama. Budi sudah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus ini.

Dari penggeledahan ini, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen, tiga ponsel, dan bukti transfer uang Rp 500 juta. Ada dugaan bahwa Akil juga menerima pemberian hadiah terkait dengan sengketa pilkada di dua daerah tersebut yang pernah bergulir di MK.

KPK menetapkan Akil sebagai tersangka untuk tiga kasus sekaligus. Selain disangka menerima suap terkait Pilkada Lebak dan Gunung Mas, Akil diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait perkara lain yang ditanganinya di MK. Mantan politikus Partai Golkar itu juga dijerat dengan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com