Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penyadapan, Telusuri Kepentingan AS dan Australia!

Kompas.com - 06/11/2013, 22:17 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Panglima TNI (Purn) Laksamana Agus Suhartono berpendapat, Indonesia harus meminta klarifikasi kepada Pemerintah Amerika Serikat dan Australia terkait kepentingan negara tersebut melakukan penyadapan. Menurut dia, negara yang melakukan penyadapan pasti memiliki kepentingan terhadap negara yang disadap.

"Yang perlu diketahui adalah apa kepentingan dia. Setelah tahu, baru kita protes," kata Agus di Jakarta, Rabu (6/11/2013) malam.

Ia menjabarkan, penyadapan biasanya dilakukan sesuai dengan kepentingan si penyadap. Apabila kepentingannya ekonomi, maka Australia ingin mengamankan kepentingan bisnisnya di Indonesia. Apabila kepentingan pertahanan, mereka ingin mengetahui kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik Indonesia.

"Kalau di bidang politik, pasti ingin mengetahui siapa sih presiden mendatang," katanya.

Menurut Agus, sadap-menyadap antarnegara merupakan hal yang wajar. Yang terpenting, katanya, adalah bagaimana Lembaga Sandi Negara (Lemsanag) mampu mengamankan data dari penyadapan. Pengamanan data tersebut bisa dilakukan dengan melakukan enkripsi dengan kata sandi. Sumber daya manusianya pun, kata Agus, harus dilatih agar mampu mengawal organisasi.

"Masalahnya juga belum semua alat komunikasi pejabat, pesawat, dan alat tempur dienkripsi," ucapnya.

Agus juga menyatakan Indonesia perlu bereaksi terhadap aksi penyadapan yang dilakukan negara lain. Reaksi tersebut penting, katanya, dalam menjaga kehormatan bangsa. Reaksi juga menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kepedulian, sikap, dan harga diri. "Jadi jangan diam-diam saja. Sudah tahu disadap," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com