Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa 6 Jam, Deputi Kemenpora Ditanya soal Rapat di DPR

Kompas.com - 06/11/2013, 17:16 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Lalu Wildan mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi seputar rapat-rapat antara Kemenpora dan Komisi X di DPR. Ia diperiksa selama hampir enam jam sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang.

"Rapat-rapat di DPR, saya jawab apa yang saya ketahui," kata Lalu saat keluar Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Ketika ditanya apakah pembahasan antara Kemenpora dan Komisi X DPR menyangkut soal penambahan anggaran Hambalang, Lalu menjawab singkat.

"Tidak juga, saya dikonfirmasi tentang itu, detailnya di sana," katanya.

Dia pun mengatakan tidak pernah mengikuti rapat dengan Badan Anggaran DPR. Kemenpora, menurut Lalu, hanya berurusan dengan Komisi X.

"Enggak pernah dengan Banggar. Maaf ya, sudah, sudah," ucap Lalu kemudian masuk ke taksi yang menjemputnya.

KPK memeriksa Lalu sebagai saksi untuk salah satu tersangka kasus Hambalang, mantan Menpora Andi Mallarangeng. Pemeriksaan ini bukan yang pertama bagi Lalu. Seusai diperiksa sekitar Juni 2013, Lalu mengungkapkan adanya pertemuan di Restoran Arcadia Jakarta yang diikuti Andi.

Menurut Lalu, dalam pertemuan itu, ada pihak yang meminta agar Menpora menambah anggaran proyek Hambalang. Namun, menurutnya, ketika itu Menpora tidak menyetujui permintaan pihak yang tidak dia ungkapkan namanya tersebut. Pertemuan Arcadia ini pernah diakui Andi saat bersaksi dalam persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games beberapa waktu lalu. Berdasarkan pengakuannya, Andi dua kali bertemu Nazaruddin.

Pertemuan pertama berlangsung di Kantor Menpora, di Senayan, Jakarta, sekitar Januari 2010. Pertemuan kedua di Restoran Arcadia, Jakarta, Maret 2010. Dalam dua pertemuan itu, Nazaruddin (saat itu anggota Komisi III DPR) ikut dengan rombongan Komisi X DPR, yang terdiri dari Angelina Sondakh (anggota Komisi X DPR sekaligus anggota Badan Anggaran DPR) dan Mahyuddin (Ketua Komisi X DPR).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com