Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS Tak Akan Ampuni Edward Snowden

Kompas.com - 04/11/2013, 09:22 WIB


Anggota parlemen senior AS menolak usulan apa pun untuk mengampuni Edward Snowden, buron intelijen yang kini berada di Moskwa, Rusia.

"Tuan Snowden melanggar hukum AS. Dia harus pulang dan bertanggung jawab di muka hukum," kata penasihat Gedung Putih, Dan Pfeiffer.

Snowden meminta masyarakat internasional agar memengaruhi AS supaya bersedia menanggalkan dakwaan selaku mata-mata dalam sepucuk surat yang dikirimnya melalui seorang politisi Jerman.

Setelah meninggalkan AS guna menghindari dakwaan, Snowden bermukim di Rusia dengan suaka sementara sejak Juni lalu.

Dalam pelarian ini, ia membawa serta sejumlah data yang menghebohkan tentang kegiatan intelijen AS yang merekam pembicaraan telepon dan lalu lintas surat elektronik, termasuk sejumlah pimpinan negara sahabat AS, seperti Kanselir Angela Merkel di Jerman.

Sementara itu, menurut bocoran yang sama, kantor kedutaan AS di puluhan negara dipakai juga untuk memata-matai komunikasi di negara itu yang mengundang protes kolosal, termasuk dari Indonesia.

Merugikan AS

Seorang anggota parlemen dari Partai Hijau Jerman pekan lalu dengan mengejutkan menyatakan telah bertemu langsung dengan Snowden dan mengatakan bahwa mantan pegawai kontrak itu siap menjelaskan kepada aparat Jerman bagaimana penyadapan dilakukan Badan Keamanan Nasional AS (NSA).

Hans-Christian Stroebele memamerkan selembar surat kepada wartawan di Berlin, Jumat (1/11/2013), yang menurutnya ditulis Snowden.

"Berkata jujur bukan kejahatan," tulis Snowden dalam surat itu.

Sementara pada hari Minggu (3/11/2013) Gedung Putih menyatakan tak ada isu pemberian ampunan yang dibahas.

Anggota Kongres dari Partai Republik, Mike Rogers, dan senator Partai Demokrat, Dianne Feinstein, menolak ide ampunan untuk Snowden.

Kalau Snowden memang pembocor sejati, kata Feinstein, ia bisa saja melapor kepada Komite Intelijen yang diketuainya.

"Kami akan menemuinya dan memeriksa informasi itu. Itu tidak terjadi dan sekarang ia melakukan tindakan yang sangat merugikan negaranya," kata Senator Feinstein dalam wawancara dengan stasiun televisi CBS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com