Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPW: Ada Tarik-menarik Tentukan Kabareskrim Baru

Kompas.com - 03/11/2013, 15:48 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mempertanyakan posisi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri yang saat ini masih kosong. Padahal, menurutnya, Wakapolri Komisaris Jenderal Oegroseno pernah mengatakan posisi itu akan diumumkan pada Selasa pekan lalu. Dia menduga adanya tarik-menarik untuk kepentingan tertentu dalam menentukan posisi itu.

"Sepertinya, ada tarik-menarik yang tajam di elite Polri dalam menentukan Kabareskrim baru," kata Neta melalui siaran pers yang diterima, Minggu (3/11/2013).

Neta melihat, ada tiga kekuatan di elite Polri yang menyebabkan tarik-menarik tersebut. Ketiganya sama-sama memiliki calon Kabareskrim. Mereka ingin agar calonnya menjabat posisi itu. "Tarik-menarik ini kian riuh tatkala unsur eksternal Polri mencoba ikut memengaruhi situasi agar calonnya juga gol sebagai Kabareskrim," katanya.

Neta mengatakan, ada lima calon yang saat ini digadang-gadang menjadi Kabareskrim. Kelimanya ialah Kabaharkam Komjen Badroddin Haiti, Wakabareskrim Irjen Anas Yusuf, Kapolda Bali Irjen Arief Wahyunadi, Kapolda Jawa Barat Irjen Suhardi Alius, dan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Sompie.

"Kelimanya adalah perwira Polri yang cukup berpengalaman di bidang reserse," kata Neta.

Untuk itu, Neta mengusulkan agar parlemen melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kabareskrim. Uji kepatutan dan kelayakan itu nantinya dilakukan oleh Tim Penilai Akhir (TPA), yang terdiri dari anggota Wanjakti dan Kapolri.

"Sehingga penunjukan Kabareskrim tak lagi atas dasar suka atau tidak suka pimpinan Polri, melainkan berdasarkan kemampuan kerja dan profesionalitas," katanya.

Jabatan Kabareskrim kosong setelah Komjen Sutarman resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Timur Pradopo pada pekan lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com