Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung: Jadi "Nyapres", JK Akan Pengaruhi Elektabilitas Ical

Kompas.com - 30/10/2013, 17:44 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai, wacana dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dapat memengaruhi elektabilitas calon presiden dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Pasalnya, basis dukungan terhadap JK masih kuat, terutama di daerah Sulawesi.

"Kalau kita lihat dari komposisi suara Golkar, memang daerah Sulawesi suara Golkar cukup banyak. Jika seandainya Pak JK maju dan suara sebagian besar masyarakat ke dia, tentu memiliki dampak terhadap keterpilihan kader Golkar yang lain, katakanlah Ical," tuturnya di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Kompas.com/SABRINA ASRIL Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung.

Akbar melanjutkan bahwa Partai Golkar tidak mempermasalahkan bila JK ingin maju menjadi calon presiden dari partai yang diketuai Muhaimin Iskandar itu. Menurutnya, partainya tidak dalam posisi untuk memaksanya mendukung Ical yang secara resmi diusung Partai Golkar.

Mantan Ketua DPR RI itu mengatakan, dirinya memandang wacana tersebut secara positif dalam konteks demokrasi. Kendati demikian, menurutnya yang menentukan capres adalah perolehan suara partai dalam pemilu legislatif.

Berdasarkan perhitungan Akbar, dengan ambang batas presidensial yang mencapai 20 persen suara nasional dan 25 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, ada sekitar 2-3 partai politik yang mampu mengusung calonnya.

"Saya kira Pak JK yang pernah (menjadi) Ketua Umum Golkar, tentu ini jadi pertimbangan bagi beliau," tuturnya.

Mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) itu menuturkan bahwa elektabilitas JK dan Ical sebagai calon presiden masih fluktuatif. Ia menambahkan bahwa JK masih memiliki banyak waktu untuk meningkatkan elektabilitasnya di tengah situasi politik saat ini yang begitu dinamis.

Sebelumnya, dewan pimpinan wilayah PKB (DPW PKB) se-Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat, Senin (28/10/2013), berkumpul di Jakarta dan membuat pernyataan dukungan untuk mengusulkan JK sebagai calon presiden 2014-2019. Dasar pertimbangan mereka menjagokan JK, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan, JK dianggap memiliki kapabilitas. Kredibilitasnya sebagai negarawan pun sudah terbukti.

JK juga dianggap mampu menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan plural. Surat ditandatangani oleh Ketua DPW Kalimantan Selatan Zairullah Azhar, Ketua DPW PKB Kalimantan Barat Mulyadi Tawik, Ketua DPW Kalimantan Timur Syafruddin, Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Gunawan, dan Sekretaris DPW NTB Tauhid Rifai.

"Jusuf Kalla itu pilihan terbaik. Beliau juga punya sejarah dan banyak prestasi. Beliau itu dulu the real president," kata Zairullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com